SuaraBanten.id - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Pandeglang, Banten, menuntut mantan Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kemenag Pandeglang, Endang Suhendar.
Dengan hukuman 8 tahun penjara karena perkara korupsi kredit fiktif yang merugikan negara Rp1,6 miliar.
JPU Rista Anindya Nisman menyatakan Endang terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang Tipikor.
“(Kami) Menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun,” katanya dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Serang, Kota Serang, Senin 15 September 2025.
Selain pidana penjara, Endang dituntut membayar denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp1,6 miliar.
“Jika tidak dapat membayar dalam waktu satu bulan pasca putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita untuk dilelang. Jika harta tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama empat tahun,” ujar Rista.
Jaksa menyebut perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas korupsi dan menyebabkan kerugian Bank BJB.
Namun hal yang meringankan adalah Endang belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama persidangan.
Dalam dakwaan, Endang selaku ketua KPRI mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja umum (KMKU) senilai Rp9,6 miliar ke Bank BJB Cabang Labuan sepanjang 2016–2020.
Baca Juga: Ultimatum Wali Kota Serang: Potong Dana Bansos PKH, Siap-siap Disikat!
Dana itu seharusnya disalurkan ke anggota koperasi, namun sebagian besar dimanipulasi dengan nama fiktif.
Restrukturisasi kredit dilakukan pada 2021 dengan plafond Rp2,3 miliar. Namun, KPRI gagal melunasi kewajiban hingga 23 Juni 2024.
Pemeriksaan mengungkap Endang memakai identitas anggota tanpa sepengetahuan mereka, sementara dana kredit digunakan membayar utang koperasi ke bank lain dan kebutuhan pribadi.
“Saldo kerugian negara per 11 Desember 2024 tercatat Rp1,6 miliar,” tutur Rista saat membacakan dakwaan.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Serang akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembelaan terdakwa sebelum putusan dijatuhkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Pelajar Tertabrak Commuter Line, Perjalanan KA Lintas Rangkasbitung Sempat Terganggu
-
Eks Dirut BJB Kirim Surat Sakit, KPK Janji Jadwal Ulang Upaya Paksa Penahanan
-
Hashim Djojohadikusumo Ungkap Hal Mengejutkan Soal Prabowo di Pelantikan INTI
-
Nekat Banget! 990 Besi di Atas Trailer Digondol Pakai Mobil Crane
-
6 Fakta Pemecatan dan Sanksi Pungli 4 ASN di Pemprov Banten