SuaraBanten.id - Sebuah pemandangan menarik tersaji dalam program penyaluran bantuan sosial (bansos) beras di Kabupaten Lebak, Banten.
Masyarakat Suku Baduy, yang dikenal dunia dengan kearifan lokal dan kemandirian pangannya melalui lumbung padi tradisional yang disebut "leuit", ternyata menjadi salah satu penerima bansos beras dari pemerintah.
Fakta ini memunculkan pertanyaan, mengapa warga Baduy yang memiliki sistem ketahanan pangan sekuat itu masih membutuhkan bansos beras dari pemerintah? Apakah ini pertanda adanya pergeseran atau sekadar strategi untuk memperkuat cadangan pangan mereka?
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bahwa penyaluran bansos beras untuk warga Baduy berjalan lancar dan merata.
Sekretaris Desa Kanekes, yang merupakan pintu gerbang utama menuju wilayah Baduy, menegaskan bahwa tidak ada satu pun keluarga yang terlewat.
"Semua warga Baduy itu mendapatkan beras bantuan sosial itu," kata Sekretaris Desa Kanekes Kabupaten Lebak Medi saat dihubungi di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Senin.
Menurut data, sebanyak 1,6 ton beras dari Bulog didistribusikan pada 2 Agustus 2025 untuk 4.700 kepala keluarga (KK) di 68 perkampungan Baduy, dengan setiap keluarga menerima jatah 10 kilogram.
"Beras itu kami bagikan secara merata bagi masyarakat Baduy dengan jumlah 4.700 kepala keluarga (KK)," kata Medi.
Meski harus menempuh medan yang berat untuk mengambil bantuan tersebut, antusiasme warga Baduy tetap tinggi.
Baca Juga: Dapur Nelayan Lebak Terancam Tak Ngebul, Tak Melaut Hindari Amukan Gelombang 4 Meter
Santa (55), salah seorang warga, menceritakan perjuangannya. Ia mengaku harus memanggul beras seberat 40 kilogram dengan berjalan kaki dari Ciboleger sampai Kampung Cipiit sejauh 5 kilometer melintasi perbukitan dan pegunungan yang banyak terjal.
Namun, di tengah rasa senangnya menerima bantuan, Santa memberikan sebuah pernyataan kunci yang menjawab pertanyaan awal.
Ternyata, bansos ini bukanlah penyelamat dari kelaparan, melainkan tambahan untuk memperkuat cadangan yang sudah ada.
"Kami sendiri belum mengalami kerawanan pangan, karena setiap panen padi huma bisa menjadi cadangan pangan keluarga dan disimpan di " leuit" atau gudang pangan," katanya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem "leuit" masih berfungsi dengan baik sebagai benteng utama ketahanan pangan mereka.
Bantuan dari pemerintah berperan sebagai pelapis yang meringankan beban ekonomi dan menambah stok, bukan sebagai sumber pangan satu-satunya.
Berita Terkait
-
Dapur Nelayan Lebak Terancam Tak Ngebul, Tak Melaut Hindari Amukan Gelombang 4 Meter
-
Dalih Tokoh Publik di Lebak Pakai Sabu Selama4 Tahun: Untuk Obati Asam Urat
-
Cerita Jembatan di Maja Lebak yang 3 Kali Roboh dan Dibangun Swadaya oleh Warga
-
Penambang Batubara di Lebak Tewas, Bahaya Tambang Ilegal Disorot
-
Kemenag Lebak Bakal Bongkar Akar Masalah Duel Gladiator Siswa MAN vs SMKN 1 Kalanganyar
Terpopuler
- 5 Bedak Viva Terbaik untuk Tutupi Flek Hitam, Harga Mulai Rp20 Ribuan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- Mulai Hari Ini! Sembako dan Minyak Goreng Diskon hingga 25 Persen di Super Indo
- 7 Rekomendasi Mobil Bekas Sekelas Brio untuk Keluarga Kecil
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
Pilihan
-
Prediksi Timnas Indonesia U-17 vs Zambia: Garuda Muda Bidik 3 Poin Perdana
-
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Kompak Stagnan, Tapi Antam Masih Belum Tersedia
-
Jokowi Takziah Wafatnya PB XIII, Ungkap Pesan Ini untuk Keluarga
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
Terkini
-
Laba Rp41,2 Triliun dan Aset Tembus Rp2.100 Triliun, BRI Mantap Lanjutkan Strategi Buyback Saham
-
Viral, Pegawai Puskesmas di Kota Serang Asyik Senam saat Pasien Antri Pelayanan
-
Lantik 269 Pejabat Baru, Wali Kota Serang Minta ASN Rajin Turun ke Masyarakat
-
14.000 Lebih Pengunjung Padati FLOII Expo 2025: Bukti Potensi Besar Industri Tanaman Hias Indonesia
-
Cengkeh Terkontaminasi Radioaktif? Begini Penjelasan Lengkap Pemerintah Soal Kasus Lampung Selatan