Budi Prajogo Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua DPRD Banten, Buntut Memo Titip Siswa di SPMB 2025

SuaraBanten.id - Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah atau DPRD Banten, Budi Prajogo resmi dicopot sebagai Wakil Ketua DPRD Banten. Pencopotan Budi Prajogo dari jajaran unsur pimpinan itu buntut memo titip siswa di dalah satu SMA Negeri di Cilegon pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2025.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu kemudian digantikan oleh Imron Rosadi yang saat ini menjadi anggota Komisi V. Pencopotan Budi Prajogo dari jabatan Wakil Ketua DPRD Banten itu ditetapkan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW PKS Banten.

Ketua DPW PKS Banten, Gembong R. Sumedi mengatakan, pergantian Budi Prajogo oleh Imron Rosadi untuk jabatan Wakil Ketua DPRD Banten itu merupakan konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukannya.

"Fraksi PKS (DPRD Banten) memutuskan merolling posisi pimpinan DPRD Banten dari sebelumnya Pak Budi Prajogo digantikan oleh Pak Imron Rosadi. Beliau saat ini merupakan anggota Komisi V," kata Gembong dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id, Selasa 1 Juli 2025.

Baca Juga: Kepsek Buka Suara Soal Dugaan Transaksional SPMB di SMPN 11 Cilegon: Jika Ada...

Gembong kemudian mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat Banten terkait kegaduhan yang dibuat oleh kader PKS.

"DPW PKS Banten meminta maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat yang mungkin merasa terganggu, merasa tersinggung dengan hal yang dilakukan oleh salah satu pimpinan dewan dari Fraksi PKS yaitu Pak Budi Prajogo," ungkapnya.

"Beliau juga sudah meminta maaf dan siap menerima konsekuensinya," lanjut Gembong menyebut Budi Prajogo sudah siap menerima konsekuensi apapun.

Gembong juga menyinggung pengganti Budi, Imron Rosadi di partai kini menjabat sebagai Ketua Dewan Syariah Wilayah.

"Selain sebagai anggota Komisi V, di partai (Imron Rosadi) jabatanya Ketua Dewan Syariah Wilayah,” papar Gembong.

Baca Juga: SPMB Cilegon Tuai Protes, Dekat Sekolah Gagal Masuk, Dugaan Transaksional SMPN 11 Cilegon

Gembong menegaskan, PKS sebagai partai pendukung utama Gubernur-Wakil Gubernur Banten Andra Soni-A. Dimytai Natakusumah tetap konsisten mensukseskan program-program pasangan tersebut.

"PKS tetap konsisten dan komitmen untuk mensukseskan program-program Gubernur-Wakil Gubernur Banten Andra Soni-A. Dimytai Natakusumah, termasuk program sekolah gratis," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, dugaan praktik titip menitip terjadi pada SPMB SMA dan SMK Negeri tahum 2025. Bahkan, salah satunya merupkan pimpinan DPRD Banten yang menitipkan calon murid ke salah satu SMA Negeri di Cilegon.

Memo tersebut ditandatangani Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo serta menggunakan stempel basah DPRD Banten.

Memo tersebut bertuliskan ‘Mohon dibantu dan ditindaklanjuti’, diduga untuk menitipkan calon murid.

Memo tersebut juga disertai name tag bergambar Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo serta berlogo DPRD Banten dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Memo tersebut ditujukan untuk salah satu SMA Negeri di Kota Cilegon.

Akademisi Universitas Serang Raya (Unsera) Rizal Fauzi menyoroti beredarnya memo tersebut. Rizal menilai, perbuatan tersebut merusak citra DPRD Banten dan SPMB tahun 2025-2026.

"Ini sebuah ironi di tengah upaya Gubernur Banten menggemborkan SMPB tidak ada titip menitip murid dan pungli," kata Rizal, Kamis 26 Juni 2025 lalu.

Kata Rizal, stempel basah dalam memo tersebut resmi milik Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo sehingga pelauamenyalahgunakan wewenang.

"Harusnya sebagai wakil rakyat dapat memberikan contoh yang benar kepada rakyat, jangan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi,” paparnya.

Lebih lanjut, Rizal meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Banten memanggil Budi Prajogo terkait masalah tersebut.

"BK harus segera memanggil Budi dan merekomendasikan agar memo tersebut dicabut untuk menjaga marwah DPRD Banten," pungkas Rizal.

Terpisah, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan, dirinya meminta bukti jika ada praktik titip menitip pada SPMB 2025 di Provinsi Banten.

Buktikan kalau ada (praktik titip-menitip),” tegas Andra.

"Disinggung perilaku salah satu koleganya saat masih duduk di DPRD Banten, Andra meminta wartawan untuk langsung mengkonfirmasi kepada Budi Prajogo. “Langsung hubungi yang bersangkutan,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Budi Prajogo angkat suara soal pemberitaan memo bertandatangan dan foto dirinya yang menitipkan seorang siswa pada SPMB 2025.

Ia menyebut memo tersebut dibuat oleh salah satu staf di DPRD Banten dengan alasan membantu siswa kurang mampu pada SPMB 2025/2026.

"Staf datang ke saya minta tanda tangan saja, sementara stempel dan foto itu staf yang lakuin. Saya tidak tahu soal stempel itu, dan saya juga tidak kenal dengan siswa maupun keluarganya, hanya dengar dari staf saja," kata Budi, Sabtu (28/6/2025).

Politisi PKS itu juga mengaku, dirinya hanya membantu alakadarnya saja, tanpa adanya intervensi maupun komunikasi secara langsung dengan pihak sekolah.

"Adapun diterima tidaknya, saya serahkan semua kepada pihak sekolah tanpa ada intervensi apapun," jelasnya.

Diketahui, nama siswa yang berada di memo Budi ini tidak masuk dalam SPMB 2025/2026 di sekolah yang dituju.

Siswa itu tergeser oleh siswa lainnya pada mekanisme jalur domisili pada SPMB ini yang memerhatikan nilai raport dari para siswa.

Meskipun demikian, Budi mengakui jika hal yang dilakukannya merupakan sebuah kesalahan. Ia menyesal, dan akan menjadikan kegaduhan ini sebagai bahan pembelajaran.

"Saya meminta maaf kepada seluruh pihak atas kegaduhan ini," pungkas Budi.