Buruh di Banten Minta Prabowo Turun Tangan Soal Kenaikan Gas Industri yang Ancam PHK Massal

SuaraBanten.id - Buruh di Provinsi Banten meminta Presiden RI, Prabowo Subianto turun tangan soal kenaikan harga gas industri yang dianggap mengancam gelombang Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK massal.

Wakil Ketua Tripartit Nasional sekaligus Sekretaris Umum Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI Provinsi Banten, Afif Johan mengatakan, harga gas industri di lapangan masih tembus US$ 16,77 per MMBTU sehingga menimbulkan potensi ancaman PHK massal bagi sejumlah perusahaan akibat tingginya biaya produksi.

Afif Johan menyebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi tujuh sektor industri sebesar US$ 6,5 per MMBTU - 7 per MMBTU.

"Kalau harga kepmen itu US$ 6,5 per MMBTU. Tapi dalam pelaksanaannya wilayah Barat itu mengalami defisit stok, sehingga ada yang harus bayar dengan harga komersil US$ 16,77 per MMBTU," kata Afif kepada awak media, Rabu (28/5/2025).

Baca Juga: Pelaku Penyuntikan Gas Elpiji 3 Kilogram di Tangerang Ditangkap Polda Banten

Karena harga yang sangat tinggi, Afif menyebut bakal mengakibatkan biaya produksi perusahaan meningkat dan nantinya diduga bakal berdampak pada kaum pekerja.

"Ini yang akhirnya mengakibatkan biaya produksi perusahaan jadi meningkat dan kelangsungan usaha mereka terancam, daya saing mereka turun sehingga menyasar kepada kaum pekerja," kata Afif menjelaskan dampak harga gas industri yang tinggi.

Afif meminta pemerintah untuk segera turun tangan mengatasi ketersediaan gas industri yang masih terbilang kurang di lapangan guna mencegah terjadinya banyak perusahaan yang tutup dan berdampak kepada para pekerja di dalamnya.

"Dampak buruknya akan ada banyak perusahaan tutup. Bahkan ada anggota kami satu plan itu tutup. Ada juga yang perusahaan menurunkan produksinya hingga 50 persen. Kalau negara tidak hadir, ini akan mengancan serius keberlangsungan usaha, daya saing maupun PHK massal," ungkapnya.

Untuk itu, ia pun mendesak agar Presiden Prabowo segera memanggil pihak PGN (Pertamina Gas Negara) selaku pengelola gas industri untuk memberikan penjelasan dan penyelesaian atas masih minimnya ketersediaan stok di lapangan.

Baca Juga: Dilantik Andra Soni, Ratu Zakiyah - Najib Hamas Diminta Sukseskan Program Prabowo

Sebab lanjutnya, bila masih banyak perusahaan yang terpaksa membeli gas industri dengan harga komersil sebesar US$ 16,77 per MMBTU tidak menutup kemungkinan ribuan orang akan kehilangan pekerjaannya karena tempatnya bekerja jadi pailit.

"Kami minta presiden turun tangan, kami pesimis kalau tidak ada uluran tangan presiden. Kami juga minta harganya jangan dinaikan, karena kalau harga naik akan berdampak pada masalah serius bagi tenaga kerja, salah satunya PHK massal yang sekarang aja sudah terjadi, tidak menutup kemungkinan ada ribuan pekerja kena PHK," tandasnya.

Kenaikan Gas Industri

Kenaikan harga gas industri kembali menjadi sorotan tajam dunia usaha. Sejumlah pelaku industri mengeluhkan lonjakan tarif yang dinilai tidak sebanding dengan daya beli pasar, sehingga mengancam kelangsungan produksi dan lapangan kerja.

Asosiasi industri manufaktur menyebut, tarif gas yang sebelumnya berkisar di angka USD 6 per MMBTU kini melonjak hingga USD 9–11 per MMBTU. Kenaikan ini berdampak langsung pada biaya produksi, terutama di sektor padat energi seperti baja, keramik, dan petrokimia.

Ketua Umum Asosiasi Industri Keramik Indonesia (ASAKI), Elisa Sinaga, memperingatkan bahwa jika tidak ada intervensi dari pemerintah, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bisa mencapai ribuan karyawan. “Banyak pabrik sudah mengurangi jam operasional. Bila harga tidak turun, PHK bisa tak terhindarkan,” katanya.