Serikat Pekerja Sebut Aksi Calo Tenaga Kerja di Serang Pelanggaran Hukum dan HAM

SuaraBanten.id - Serikat pekerja turut menyoroti aksi Polres Serang, Polda Banten yang belakangan tengah menindak calo tenaga kerja yang kerap meminta pungutan liar kepada calon pekerja dan praktik premanisme.

Mereka mendukung langkah jajaran Polda Banten khususnya di wilayah hukum Polres Serang yang tengah bersih-bersih calo tenaga kerja dan tindak premanisme. Ia menyebut praktik calo tenaga kerja itu merupakan pelanggaran hukum dan HAM.

Wakil Ketua Lembaga Tripartit Nasional sekaligus Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( FSP KEP SPSI ) Afif Johan mengatakan, mengapresiasi Polda Banten atas pemberantasan Premanisme dan calo tenaga kerja di wilayah hukum Provinsi Banten.

"Saya mendapatkan informasi resmi sejak awal Mei 2025 Polda Banten dan jajaran telah mengamankan 492 Preman dari berbagai wilayah di Banten dan 63 diantaranya di proses hukum Pidana. Selain itu juga telah menangkap calo tenaga kerja di wilayah Kabupaten Serang," ungkapnya menyebut jumlah preman dan calo tenaga kerja yang ditiindak oleh pihak kepolisian.

Baca Juga: Cegah Premanisme dan Pungli, Polres Serang Sidak Terminal Nikomas

Menurutnya, hal tersebut merupakan kabar baik bagi masyarakat khususnya dalam rangka terciptanya Kamtibmas. Pemberantasan calo tenaga kerja juga menjadi kabar baik bagi kalangan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.

Menurut pria yang juga merupakan dosen hukum perburuhan itu, dari sisi kemanusiaan pungutan liar terhadap calon tenaga kerja adalah tindakan tidak berperikemanusiaan.

"Bayangkan orang belum bekerja, belum memiliki penghasilan atau bisa jadi kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik saja dan membutuhkan pekerjaan maupun penghasilan, malah kemudian diminta uang untuk masuk kerja yang nantinya juga belum jelas kerjanya sampai kapan," paparnya.

"Apakah pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT (Kontrak) atau pekerja tetap. Dan sampai kapan masa kerjanya juga tidak pasti," ungkap Afif.

Afif kemudian menyinggung hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak merupakan hak setiap warga negara sesuai pasal Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Baca Juga: Anggota Ormas di Serang Jadi Calo Tenaga Kerja, Ngaku Kenal Ordal dan Tipu Warga

"Dengan demikian pungutan liar terhadap calon tenaga kerja merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi," ujar afif mengomentari aksi pungutan liar yang kerap dilakukan para calo tenaga kerja.

Menurut Afif, pengutan liar terhadap calon tenaga kerja dapat dikategorikan bentuk tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasa 368 KUHP.

Selain itu, apabila pungli dilakukan oleh pegawai negeri sipil juga telah diatur secara tegas dalam pasal Pasal 415 KUHP Juncto Pasal 418 KUHP Pasal 423 KUHP. Bahkan menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 junto.

Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Pungutan liar adalah termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas.

Afif menilai, untuk mengatasi permasalahan pungutan liar calo tenaga kerja dan memberikan efek jera kepada pelaku membutuhkan komitmen aparat penegak hukum di antaranya kepolisian.

"Kami Serikat Pekerja, serikat buruh menyampaikan apresiasi atas komitmen Polda Banten khususnya oleh Direskrimum Polda Banten dan Polres Jajaran dalam memberantas calo tenaga kerja dan premanisme," ujarnya.