Geruduk Kantor DPRD, Aliansi Serang Utara Tolak Pembangunan PIK 2

SuaraBanten.id - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Serang Utara (Asrut) menggeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (24/3/2025) kemarin.

Masa Aliansi Serang Utara tersebut menyuarakan aspirasinya soal penolakan rencana pembangunan Pantai Indah Kapuk atau PIK-2 di Kota Serang, Provinsi Banten.

Massa aksi Aliansi Serang Utara tersebut menegaskan mereka menolak keras pembangunan Pantai Indah Kapuk. Mereka meiminta segala bentuk kerja sama atau kesepakatan terkait PIK-2 ditolak tanpa kompromi.

Koordinator aksi, Beka mempertanyakan peran DPRD Kota Serang dalam menyikapi keberadaan PIK-2, serta aliran dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang disebut-sebut sudah disepakati dengan Pemerintah Kota atau Pemkot Serang.

"Kami datang ke sini ingin tahu, apakah DPRD benar-benar tidak mengetahui adanya anggaran atau dana CSR yang sudah disepakati antara Pemkot Serang dan PIK-2," kata Beka di hadapan puluhan massa aksi dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id).

Menurutnya, proses penerimaan bantuan CSR PIK-2 tersebut terkesan terburu-buru sehingga menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat.

"Makanya kami turun ke sini (DPRD Kota Serang-red), meminta DPRD menampung aspirasi kami. Kami ingin mereka meninjau kembali kesepakatan itu dan melihat langsung apa yang terjadi di lapangan," ujarnya.

Ia juga turut menyoroti rekam jejak PIK-1 dan PIK-2 yang sebelumnya menuai kontroversi di Tangerang dan Jakarta. Beka mengkhawatirkan dampak serupa akan terjadi di Kota Serang.

"Kami sebagai putra daerah Kota Serang melihat apa yang terjadi di Tangerang dan Jakarta. Itu menjadi alasan kuat bagi kami untuk menolak kehadiran PIK-2 di tanah kami, apa pun bentuk investasi dan caranya," paparnya menjelaskan alasan penolakan PIK-2 di Serang, Provinsi Banten.

Baca Juga: Arus Mudik Lebaran 2025, 20 Titik Ruas Jalan Rusak di Pandeglang Diperbaiki

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman menemui puluhan massa aksi tersebut, ia juga berjanji bakal menindaklanjuti aspirasi Aliansi Serang Utara.

Muji Rohman memastikan pihaknya akan memanggil Forum CSR Kota Serang untuk membahas aturan dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) terkait kerja sama dengan PIK-2.

"Kami mendukung aspirasi masyarakat. Kami akan memanggil Forum CSR Kota Serang untuk mempertanyakan lebih lanjut," ujar Muji di hadapan para demonstran.

Tak hanya Forumm CSR, Muji Rohman juga bakal memanggil Dinas Sosial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran dana CSR dari PIK 2 tersebut.

"Sebagai wakil rakyat, kami wajib menyampaikan aspirasi masyarakat. Kami akan panggil Dinsos dan Forum CSR Kota Serang untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran CSR tersebut," tuturnya.

"Ini penting, karena kalau pelaksanaannya asal-asalan, yang dirugikan adalah warga kami," jelas Muji di hadapan massa aksi.

namun, terkait penolakan warga terhadap investasi PIK-2, Muji menyebut secara hukum, tidak ada aturan yang bisa dijadikan landasan untuk menolak investasi PIK-2 di Kota Serang.

"Tidak ada ketentuan yang menyatakan PIK 2 adalah perusahaan ilegal atau diblacklist. Jadi, secara hukum, tidak ada alasan menolak," ujarnya.

Meski terbentur aturan hukum, Muji menegaskan bahwa faktor moral dan sosial bisa menjadi dasar penolakan. Ia menyatakan akan berdiri bersama masyarakat jika mayoritas menolak kehadiran PIK 2.

"Ketika masyarakat menolak, saya akan berdiri bersama mereka. Menjaga kondusifitas Kota Serang adalah prioritas utama. Apalagi, Kota Serang memiliki banyak potensi yang bisa menarik investor lain. PIK 2 bukan satu-satunya pilihan," ujarnya.