SuaraBanten.id - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Cilegon mengusulkan Paraturan Daerah atau Perda penataan kabel listrik, Telkom dan provider. Hal tersebut diungkapkan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Rahmatulloh.
Rahmatulloh mengungkapkan, usulan perda tersebut muncul lantaran banyak keluhan warga hususnya di Kecamatan Purwakarta yang termasuk daerah pemilihannya. Ia menyebut penataan kabel juga termasuk dalam visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cilegon terpilih, Robinsar - Fajar Hadi Prabowo (Robinsar-Fajar).
"Tapi saya kira di semua wilayah cilegon keluhannya sama karena semerawutnya instalasi kabel listrik telkom dan provider," ungkap mantan Ketua Bapemperda DPRD Cilegon itu.
Untuk mewujudkan usulan perda tersebut, Rahmatulloh berencana memanggil Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait untuk membahas soal penertibannya.
"Mungkin setelah pelantikan wali kota yang baru karena dalam visi misi beliau juga rasanya sama akan menertibkan dan merapihkan soal keluhan itu," papar Wakil Ketua Komisi III DPRD Cilegon itu.
Rahmatulloh juga menjelaskan soal apa saja yang bakal di atur dalam perda yang diusulkan Bapemperda DPRD Cilegon tersebut. Nantinya, perda tersebut bakal mengatur kerjasama dengan PLN, Telkom dan provider agar menertibkan dan merapihkan kabel-kabel milik mereka.
"Pada perda tersebut nanti akan diatur PLN, Telkom dan provider menertibkan dan merapihkan kabel-kabel yang ada di jalan. Termasuk sanksi yang akan dikeluarkan jika tidak menertibkan dan merapihkan," jelasnya.
Ia berharap usulannya terkait perda penataan kabel listrik, telkom dan provider yang akan dikomunikasikan dengan dinas terkait bisa dibahas dan menjadi langkah sinergitas antara DPRD Cilegon dengan Pemkot Cilegon.
Ia berharap perda tersebut ke depan dapat dibahas dan disahkan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan serta keindahan tata kota yang berada di ujung barat Pulau Jawa itu.
Baca Juga: Warga Keluhkan Kerusakan JLS Cilegon: Benernya Pas Mau Lebaran, Abis Itu Ancur Lagi
"Kalau bisa diseluruh wilayah Kota Cilegon kita gak mau menunda program ini, supaya masyrakat bisa senang. Jangan dibedakan tatakota di kota dan wilayah-wilayah lain ini kebiasaan buruk jika ada diskriminasi dan pembedaan karena sumber APBD dimulai dari masyrakat," pungkas anggota DPRD Cilegon tiga periode itu.
Berita Terkait
-
Warga Keluhkan Kerusakan JLS Cilegon: Benernya Pas Mau Lebaran, Abis Itu Ancur Lagi
-
Program 100 Hari Robinsar-Fajar, Fokus Pada Enam Sektor Prioritas Ini
-
Sejumlah Lahan Pasar di Cilegon Belum Kantongi Sertifikat, Salah Satunya Pasar Kranggot
-
DPRD Cilegon Umumkan Akhir Masa Jabatan Helldy Agustian
-
Robinsar-Fajar Dilantik 6 Februari 2025, Sekda Cilegon Minta OPD Minimalisir Kegiatan Seremonial
Terpopuler
- 2 Sabun Cuci Muka Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- OJK Respon Isu Dirut MNC Dicekal Usai Keterangan Kontroversial Jusuf Hamka
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- Bau Babi di Kapal ASDP Tuai Keluhan Penumpang, Pemerhati Usul Kapal Khusus Ternak dari APBN
- Penyekapan 10 Calon ART Gegerkan Surabaya, Pemkot Segel Penampungan di Kedung Anyar
Pilihan
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
-
Kebakaran Hutan di Toraja Utara Hanguskan Kuburan Leluhur
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
-
Aktivis Greenpeace: Kalau Rakyat Menanggung Semua Krisis Sendiri, Apa Kerja Pemerintah?
Terkini
-
1.100 Korban PHK PT PWI 6 Rangkasbitung Diprioritaskan Masuk Perusahaan Baru
-
Operasi Patuh Maung 2026 di Banten, Ini Daftar Titik yang Perlu Diwaspadai Pengendara
-
Nekat Angkut 32 Ribu Benur Lobster Tanpa Izin, Pria Asal Sukabumi Dihentikan Polisi di Lebak
-
Ribuan Buruh Terkena Dampak, PT Parkland World Indonesia di Lebak PHK 1.100 Karyawan
-
Dugaan Pemerasan dan Bullying Intimidasi Siswi SMPN 10 Ciputat, Polisi Mulai Investigasi