Sejumlah Lahan Pasar di Cilegon Belum Kantongi Sertifikat, Salah Satunya Pasar Kranggot

SuaraBanten.id - Sejumlah lahan pasar di Kota Cilegon belum memiliki sertifikat. Salah satunya Pasar Kranggot yang berada di Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.

Pasar Kranggot dan sejumlah pasar lainnya belum memiliki sertifikat lahan diungkapkan Kepala Bidang atau Kabid Aset pada Badan pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon.

Kabid Aset Daerah pada BPKAD Kota Cilegon, Nurfauziah mengatakan, sejauh ini baru Pasar Blok F dan Pasar Cikerai yang telah memiliki sertifikat. Sementara, Pasar Kranggot dan Pasar Baru Merak kini tengah berproses di Badan Pertanahan Nasional atau BPN Cilegon.

Diketahui, hingga kini pasar yang aktif di Kota Cilegon di antaranya Pasar Kranggot, Pasar Blok F atau Pasar Kelapa, dan Pasar Merak. Sementara, dua pasar lainnya yakni Pasar Tegal Bunder dan Cikerai tidak aktif.

Baca Juga: DPRD Cilegon Umumkan Akhir Masa Jabatan Helldy Agustian

Untuk dua pasar lainnya yakni Pasar Cigading lahannya milik PT Krakatau Steel dan pasar di Perumahan Warnasari merupakan tanah fasilitas fasum perumahan.

"Dari tahun lalu sudah diupayakan pengurusan sertifikat pasar-pasar yang ada di Kota Cilegon. Seperti Pasar Kranggot tinggal tunggu jadi sertifikatnya dari BPN, sudah selesai semua proses pembayaran dan pengukuran," kata Nurfauziah, Rabu (5/2/2025).

Untuk Pasar Baru Merak, saat ini juga tengah dikoordinasikan dengan BPN terkait beberapa kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi.

"Kami akan berkoordinasi kalau ada arahan BPN harus minta bantuan hukum ya kita harus lakukan. Kalau bersengketa sih enggak, cuma ada beberapa kekurangan jadi pihak BPN untuk berkoordinasi dulu dengan Kejari," papar perempuan yang kerap disapa Nur itu.

Nur mengungkapkan, Pasar Baru Merak kini masih dibutuhkan pendapat hukum dari Kejari lantaran pada proses pengadaan, pembelian serta pembebasannya melalui pengembang. Karenanya, ia masih menunggu informasi dari BPN apakah ada kekurangan administrasi atau tidak.

Baca Juga: Robinsar-Fajar Dilantik 6 Februari 2025, Sekda Cilegon Minta OPD Minimalisir Kegiatan Seremonial

"SK penjualan dari pengembang ada, tapi ada satu kekurangan yaitu tidak ada pelepasan hak dari pengembang ke Pemda, itu perlu pendampingan atau arahan (Kejari)," jelasnya.