Aksi Tolak RUU Penyiaran, Jurnalis Lakban Mulut: Pers Dibungkam!

SuaraBanten.id - Puluhan jurnalis yang tergabung dari berbagai organisasi wartawan di Provinsi Banten menggelar aksi demontrasi penolakan revisi UU Penyiaran yang dianggap mengekang kebebasan pers di depan Gedung DPRD Provinsi Banten, Kamis (30/5/2024).

Aksi damai menolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kebebasan pers di Indonesia itu diawali aksi teatrikal wartawan dengan mulut dilakban dan tangan terikat sebagai simbol pembungkaman profesi.

Tak hanya itu, para wartawan yang melakukan aksi mengumpulkan id card masing-masing hingga pertunjukan debus sebagai simbol kekecewaan terhadap revisi UU Penyiaran.

Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Deni Saprowi mengatakan, terdapat dua pasal dalam revisi UU Penyiaran yang bertentangan dengan UU Pers nomor 40 tahun 1999 yang bisa membungkam kapasitas paling premium para jurnalis di Indonesia.

Baca Juga: Akses Jalan Menuju Wisata 'Negeri di Atas Awan' Lebak Longsor

Ia mencontohkan, dalam pasal 8A ayat (1) huruf (q) revisi UU Penyiaran yang menyebutkan tugas KPI memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa jurnalistik di bidang penyiaran sehingga menjadi tumpah tindih dengan pasal 15 ayat (2) huruf (d) UU nomor 40 tahun 1999.

"Klausul ini bertentangan, karena dalam undang-undang pers itu, setiap sengketa pers dapat diselesaikan dan menjadi dewan pers. Tugas dewan pers itu memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers," kata Deni Saprowi, Kamis (30/5/2024).

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Bung Saprol itu menyoroti pasal 50B ayat (2) huruf c dalam revisi UU Penyiaran lantaran melarang penayangan ekslusif hasil produk jurnalistik investigasi.

Dengan tegas, ia mengaku kecewa dengan adanya upaya revisi UU Penyiaran dengan memasukkan pasal-pasal yang berpotensi melemahkan demokrasi di Indonesia.

"Poin ini tumpang tindih dengan pasal 4 huruf q undang-undang pers yang menegaskan tidak ada lagi ruang pemberedelan atau pelarangan karya jurnalistik, termasuk liputan investigasi," ungkap Deni.

Baca Juga: Kesal Tak Dibelikan Rokok, Pria di Pandeglang Hantam Ayah Kandung dengan Batu Hingga Tewas

Untuk diketahui, massa aksi yang tergabung ke dalam Serikat Jurnalis Banten itu merupakan perwakilan dari beberapa organisasi wartawan seperti Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten, Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS).