SuaraBanten.id - Dua camat yakni Camat Carita, Camat Mandalawangi dan Kepala DPKPP Kabupaten Pandeglang, Banten terbukti melanggar.
Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Pandeglang, Didin Tajuddin. Menurut dia, dua camat dan satu kepala dinas terbukti melakukan pelanggaran Pemilu, lantaran telah mengkampanyekan salah satu Caleg DPR RI.
Menurut dia, ada rekomendasi dari Bawaslu yang disampaikan ke KASN sudah ditindaklanjuti dan hasilnya sudah diserahkan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang.
Berdasarkan surat tembusan dari KASN, Camat Carita, Camat Mandalawangi dan Kepala DPKPP Pandeglang terbukti melanggar netralitas ASN dan diberikan sanksi berupa disiplin sedang dari KASN.
“Kami dari Bawaslu sifatnya hanya rekomendasi ke KASN, nah KASN kemudian menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu itu. Nah mungkin serangkaian SOP sudah ditempuh oleh KASN sehingga muncul rekomendasi putusan. Ini disampaikan ke BKPSDM Pandeglang dan mereka yang berwenang untuk mengeksekusinya kaitan dengan sanksi,” kata Didin, dikutip dari Bantennews -jaringan Suara.com, Jumat (26/1/2024).
Namun kata Didin, sanksi disiplin sedang juga masih harus diputuskan oleh BKPSDM Kabupaten Pandeglang lantaran dalam sanksi tersebut masih terdapat beberapa kategori sehingga harus dilakukan rapat internal terlebih dahulu.
“Yang direkomendasikan dari KASN itu kan sanksi hukuman disiplin sedang, kan hukuman disiplin sedang itu ada kriterianya seperti penundaan gaji berkala dan penundaan pangkat, kalau kami melihat pasal 5 peraturan pemerintah tahun 2010. Yang sudah ada putusan itu baru Camat Carita dan Kepala DPKPP sedangkan Camat Mandalawangi baru dikirim rekomendasinya ke BKPSDM jadi belum ada putusannya,” terangnya.
Saat ditanya apakah sanksi tersebut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan ke KASN, Didin mengaku tidak bisa menilai sanksi tersebut karena pihaknya hanya sebatas memberikan rekomendasi, sedangkan keputusannya ada di KASN dan BKPSDM Pandeglang.
“Saya tidak ada kewenangan sesuai atau tidak sesuai karena itu ada di internal mereka masing-masing karena saya yakin mereka juga sudah mempertimbangkan dengan alat bukti yang ada, kami sifatnya sebatas merekomendasikan melanggar undang-undang lainnya, selebihnya kami serahkan ke KASN. Hukumannya seperti apa mereka yang berwenang,” tutupnya.
Baca Juga: Tabrak Truk di Jalan Raya Serang-Pandeglang, Pengendara Motor Scoopy Tewas di Tempat
Berita Terkait
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Robinsar Kenang Warisan Wali Kota Cilegon Pertama, Manfaat JLS - Pelabuhan Masih Dirasakan Warga
-
Andra Soni Sebut Seluruh Kader Gerindra Banten Dukung Sufmi Dasco Jadi Wakil Presiden
-
Polres Serang Ringkus Dua Pengedar Narkoba, 4 Gram Sabu Disembunyikan di Dalam Sandal Karet
-
Gerindra Banten Dorong Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wapres Prabowo, Ini Tiga Alasannya
-
Penyelundupan Rokok Ilegal di Merak Terbongkar, Potensi Kerugian Negara Capai Rp955 Juta