Delapan Kecamatan di Cilegon Rawan Konflik di Pemilu 2024, Kapolda Minta Personel Lakukan Ini

SuaraBanten.id - Delapan kecamatan yang ada di Kota Cilegon memiliki potensi kerawanan konflik menjelang Pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan Kapolda Banten, Irjen Pol Abdul Karim saat mengunjungi Polres Cilegon, Selasa (9/1/2024).

Seperti diketahui, Kota Cilegon memiliki 8 Kecamatan dan 43 kelurahan. KPU Kota Cilegon telah menetapkan sebanyak 479 orang Daftar Calon Tetap (DCT) sebagai calon legislatif DPRD Cilegon.

Abdul Karim menyinggung soal ancaman di tingkat desa seperti konflik antar kelompok, massa, terjadinya benturan antar pendukung dan banyak lainnya.

"Memang ada beberapa ancaman di beberapa tingkat desa tadi sudah dipaparkan oleh Kapolres, konflik antar kelompok, massa, terjadinya benturan antar pendukung dan sebagainya itu. Hampir setiap kecamatan karakter kerawanannya ada," katanya dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id), Selasa (9/1/2024)..

Baca Juga: Daftar Optik di Cilegon yang Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan

Karenanya, Abdul Karim meminta Bhabinkamtibmas di setiap wilayah di Kota Cilegon agar menggalakkan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk menjaga kondusifitas dan keamanan.

"Jadi fokus Bhabinkamtibmas adalah melakukan koordinasi dengan KPPS, KPU, tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya untuk menjaga kondusifitas dan kemananan Pemilu," imbaunya.

Demi terciptanya situasi yang kondusif dan aman saat pelaksanaan Pemilu 2024, Abdul Karim menyebut pihaknya akan menurunkan ribuan personel kepolisian untuk mengawal jalannya pesta demokrasi 5 tahunan tersebut.

"Untuk Polda 1.300 yang BKO ke jajaran, sedangkan untuk seluruh jajaran yang dilibatkan 4.000 personel untuk pengamanan pada saat rangkaian kegiatan Pemilu," ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa polisi harus bersikap netral selama melakukan pengamanan rangkaian kegiatan Pemilu 2024 di setiap wilayah Kota Cilegon.

Baca Juga: Kasus Dugaan Camat Cibeber Kampanyekan Anak Wali Kota Cilegon Digarap Bawaslu

"Pertama, penekanan saya adalah netralitas Polri dalam melakukan pengamanan. Kedua, mengenai persiapan kampanye terbuka yang akan kita laksanakan pada tanggal 21 Januari 2024," pungkas Abdul Karim.