Penolakan Pembangunan Gereja Berbuntut Panjang, Panitia Pembangunan Ngadu ke DPR RI dan Presiden

Menurutnya, Komisi VIII dalam hal ini sangat mendukung dan dalam waktu dekat mereka akan berkunjung langsung ke Cilegon bersama seluruh perangkat Komisi VIII DPR RI.

"Dan Insya Allah akan diagendakan rapat dengar pendapat langsung dengan pihak terkait yang memiliki kewenangan," ucapnya.

Bahar menduga, penolakan yang dilakukan oleh Wali Kota Cilegon dalam kondisi seperti ini dianggap terdapat pelanggaran HAM yang terstruktur.

Bahkan, Ia juga turut serta memasuki permohonan perlindungan hukum di Mabes Polri karena para pendeta dan panitia pembangunan gereja HKBP Maranatha Cilegon terindikasi mendapatkan intimidasi.

Baca Juga: Profil Wali Kota Cilegon Helldy Agustian yang Tolak Pembangunan Gereja, Hari Ini Bertemu Menag Gus Yaqut

"Kami sudah ketok dari atas, bahwa ini bukan lagi permasalahan Kota Cilegon, tapi persoalan Indonesia," tegas Juru Bicara HKBP Maranatha Cilegon ini.

"Dalam waktu dekat kami juga akan memasuki gugatan ke pengadilan negeri terkait keberatan administratif yang dilakukan oleh Wali Kota Cilegon, ini sudah menjadi perintah Ephorus pimpinan jemaat HKBP Se-Indonesia," tegasnya.

Selain itu, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pihaknya juga turut melayangkan maklumat kepada Presiden Joko Widodo yang berisi memberitahukan kronologi terkait pembangunan gereja.

Ia mengklaim telah mematuhi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

"Semua persyaratan sudah terpenuhi, tapi kendalanya pada validasi (Pengesahan) yang tidak dikeluarkan oleh lurah, ini yang kami anggap proses diskriminasi yang kewenangannya ada di Presiden RI dan Mendagri," terangnya.

Baca Juga: Warga Diberi Rp1 Juta Per Orang untuk Persetujuan, Panitia Pembangunan Gereja Ungkit Janji Mantan Wali Kota Cilegon

Bahkan, menurutnya hal itu merupakan hak konstitusional warga negara yang disampaikan oleh dekalarskan universal HAM. Kemudian diturunkan melalui UU No 39 tahun 1999 tentang HAM dan dijabarkan sampai SKB 2 Menteri tentang pembangunan rumah ibadah.