SuaraBanten.id - Indikator pencegahan korupsi di Kota Cilegon terbilang masih rendah alias di bawah. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta, Senin (22/8/2022).
Pernyataan Sanuji tersebut diungkapkan usai Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menyambangi Pemkot Cilegon untuk Monitoring Center of Prevention (MCP). KPK pun memberikan peringkat rendah bagi Pemkot Cilegon.
Diketahui, MCP merupakan upaya KPK melakukan pencegahan atau tindakan preventif atas penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum yang sampai berakibat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Kata Sanuji, terdapat dokumen-dokumen yang harus dipenuhi untuk memenuhi angka KPK untuk indikator pencegahan korupsi.
"Ada 7 area intervensi yang harus kita penuhi, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah hingga pengelolaan barang milik daerah," ungkapnya saat ditemui di Pemkot Cilegon, Senin (22/8/2022).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyadari dalam menyelenggarakan pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan anggaran pemberdayaan aset di Pemkot Cilegon mengalami berbagai dinamika. Karenanya, perlu dibantu penyelesaiannya dan penuntasannya.
"Harus diperbaiki karena capaiannya belum maksimal, masih dibawah. Indikator pencapaian KPK penilaian kita (Cilegon) nilainya masih di bawah," ungkapnya.
Namun, selaku orang nomor dua di Kota Cilegon Ia mengaku akan segera membenahinya. Bahkan, menurutnya sebelum tanggal 1 September 2022 akan segera terselesaikan.
"Ini sambil terus berjalan, paling tidak akan ada review tanggal 1 september oleh KPK nanti," paparnya.
Ia juga mengaku akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan para pengembang. Sanuji memastikan, Pemkot Cilegon akan kembali menekankan dengan melayangkan surat kepada mereka.
"Akan kita koordinasi lagi dengan pengembang, harus kita suratin lagi, tekankan lagi mereka proses penyerahan asetnya," ujarnya.
"Mungkin nanti termasuk koordinasi dengan PU langkah langkahnya," pungkasnya.
Kontributor : Firasat Nikmatullah
Berita Terkait
-
KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus Bea Cukai, Kantor PT Djarum Ikut Digeledah
-
Empat Orang Kepercayaannya Jadi Tersangka, Nusron Wahid Diduga Tentukan Alur Perizinan HGB
-
Soroti Pernyataan Luhut Soal Kerugian Negara, Pakar: Penjelasan Kurang Lengkap Picu Reaksi Negatif
-
Tanggapi Usul Luhut, Eks Wakil Ketua KPK: Batas Korupsi dan Risiko Bisnis Perlu Diperjelas
-
KPK Sita Dokumen Proyek Vendor dari Sestama BNPB, Usut Dugaan Konflik Kepentingan!
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
-
Kebakaran Hutan di Toraja Utara Hanguskan Kuburan Leluhur
Terkini
-
1.100 Korban PHK PT PWI 6 Rangkasbitung Diprioritaskan Masuk Perusahaan Baru
-
Operasi Patuh Maung 2026 di Banten, Ini Daftar Titik yang Perlu Diwaspadai Pengendara
-
Nekat Angkut 32 Ribu Benur Lobster Tanpa Izin, Pria Asal Sukabumi Dihentikan Polisi di Lebak
-
Ribuan Buruh Terkena Dampak, PT Parkland World Indonesia di Lebak PHK 1.100 Karyawan
-
Dugaan Pemerasan dan Bullying Intimidasi Siswi SMPN 10 Ciputat, Polisi Mulai Investigasi