SuaraBanten.id - Indikator pencegahan korupsi di Kota Cilegon terbilang masih rendah alias di bawah. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta, Senin (22/8/2022).
Pernyataan Sanuji tersebut diungkapkan usai Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menyambangi Pemkot Cilegon untuk Monitoring Center of Prevention (MCP). KPK pun memberikan peringkat rendah bagi Pemkot Cilegon.
Diketahui, MCP merupakan upaya KPK melakukan pencegahan atau tindakan preventif atas penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum yang sampai berakibat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Kata Sanuji, terdapat dokumen-dokumen yang harus dipenuhi untuk memenuhi angka KPK untuk indikator pencegahan korupsi.
"Ada 7 area intervensi yang harus kita penuhi, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah hingga pengelolaan barang milik daerah," ungkapnya saat ditemui di Pemkot Cilegon, Senin (22/8/2022).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyadari dalam menyelenggarakan pemerintahan terutama dalam hal pengelolaan anggaran pemberdayaan aset di Pemkot Cilegon mengalami berbagai dinamika. Karenanya, perlu dibantu penyelesaiannya dan penuntasannya.
"Harus diperbaiki karena capaiannya belum maksimal, masih dibawah. Indikator pencapaian KPK penilaian kita (Cilegon) nilainya masih di bawah," ungkapnya.
Namun, selaku orang nomor dua di Kota Cilegon Ia mengaku akan segera membenahinya. Bahkan, menurutnya sebelum tanggal 1 September 2022 akan segera terselesaikan.
"Ini sambil terus berjalan, paling tidak akan ada review tanggal 1 september oleh KPK nanti," paparnya.
Ia juga mengaku akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk dengan para pengembang. Sanuji memastikan, Pemkot Cilegon akan kembali menekankan dengan melayangkan surat kepada mereka.
"Akan kita koordinasi lagi dengan pengembang, harus kita suratin lagi, tekankan lagi mereka proses penyerahan asetnya," ujarnya.
"Mungkin nanti termasuk koordinasi dengan PU langkah langkahnya," pungkasnya.
Kontributor : Firasat Nikmatullah
Berita Terkait
-
Usut Aliran Rp 91 Miliar Suap Bea Cukai, KPK Tetapkan Tersangka Baru
-
Korupsi Disebut Kejahatan HAM, Mengapa Hak Korban Belum Jadi Perhatian?
-
Ironi Retret Magelang, 16 Kepala Daerah Tetap Kena OTT KPK Meski Sudah Dibriefing Prabowo
-
Usai OTT, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Resmi Ditahan KPK
-
Resmi Pakai Rompi Oranye KPK, Bupati Lombok Barat Bungkam Soal 3 Perkara yang Menjeratnya
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 7 Sepeda Terbaik untuk Pemula Mulai Rp1 Jutaan: dari Hybrid, Lipat hingga City Bike
Pilihan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
-
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi MBG
Terkini
-
Jaksa Agung Rotasi Besar-besaran, Posisi Dirdik Jampidsus Hingga 8 Kajati Resmi Berganti
-
#AksiAsri Operasi Semut: Langkah Kecil Menggerakkan Indonesia Asri
-
Tersangka Pengeroyokan Anggota TNI hingga Tewas di Kelapa Dua Bertambah Jadi 7 Orang
-
Ditangkap di Tangerang via Red Notice Interpol, Ini Nasib WN Siprus Abdul Karim
-
Anggaran Jasa Belanja Tenaga Ahli Banten Tembus Rp55,47 Miliar, Kepala BPKAD Mengaku Kaget