Nonjob di Era Wahidin Halim, Al Muktabar Tunjuk Tranggono Jadi Pj Sekda Banten

SuaraBanten.id - Kekosongan jabatan Penjabat Sekretaris Daerah atau PJ Sekda Banten akhirnya terisi sudah. Pj Gubernur Banten, Al Muktabar kini menunjuk Staff Ahli Gubernur Banten, M Tranggono menjadi PJ Sekda meski pada masa kepemimpinan Wahidin Halim di nonjobkan

Pasca Al Muktabar dilantik menjadi PJ Gubernur Banten, Kamis (12/5/2022) lalu, posisi jabatan Sekda yang ditinggalkan mengalami kekosongan. Untuk mengisi kekosongan sendiri, Muktabar langsung bergerak cepat dengan mengadakan seleksi terbuka.

Untuk mengisi kekosongan kursi PJ sekda Banten, sembilan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten ikut bersaing memperebutkannya. Kesembilan pejabat eselon II itu yakni, Asda I Komarudin, Asda II M Yusuf, Asda III Deni Hermawan, Staf Ahli Gubernur Komari, Staf Ahli Gubernur M Tranggono, dan Staf Ahli Gubernur Agus Setiawan.

Tiga kepala OPD juga ikut bersaing memperebutkannya yakni, Kepala Dinas Pariwisata Al Hamidi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tabrani, serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Septo Kalnadi.

Diberitakan sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, para pejabat yang mau mengisi kekosongan jabatan Sekda Banten harus mengikuti seleksi terbuka.

“Saya membangun keterbukaan tidak ujug-ujug (jadi),” kata Al Muktabar dikutip dari Bantennews.co.id (Jaringan SuaraBanten.id), Selasa (17/5/2022).

Al Muktabar mengaku dirinya belum bisa memastikan berapa nama yang akan diajukan sebagai calon Pj Sekda Banten ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari sembilan pejabat yang mengikuti proses seleksi.

“Nanti kita lihat, yang disampaikan berapa nanti kita lihat. Koridornya kita penuhi dulu saya membuka keterbukaan,” katanya.

Lebih lanjut, Al Muktabar berharap kekosongan diisi langsung seorang Pj bukan Plh. Hal itu agar proses administrasi di Pemprov Banten berjalan seperti biasa.

Baca Juga: Napi Lapas Kelas II Tangerang Masih Kendalikan Peredaran Sabu

“Sebaiknya mungkin begitu langsung Pj tidak PLH (pelaksana harian) tapi nanti kita lihat gimana arahan pusat,” ujarnya.