Kebijakan Super Ngawur! Rizal Ramli: Dana Haji Ditilap Buat Infrastruktur, LPS Selanjutnya

SuaraBanten.id - Rizal Ramli selaku ekonom senior belakangan mengungkap kebijakan super ngawur yang diambil pemerintah. Kebijakan super ngawur yang diambil diantaranya dana haji ditilap buat infastruktur dan termasuk juga penggunaan dana Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

Kemarin, Kamis (3/6/2021) tagar 'Kemanain Dana Hajinya' trending topik Twitter.

Netizen ramai membahas seputar haji, mulai dari kuota hingga dananya dari hasil penelusuran Terkini.id-Jaringan Suara.com.

Salah satu cuitan netizen mengomentari banyaknya utang negara yang akan segera jatuh tempo dan menghubungkannya dengan tidak diperoleh kuota haji untuk warga Indonesia. Netizen juga bertanya soal akan diperuntukan untuk apa dana hajinya.

Baca Juga: Habib Bahar Minta Hakim Adil, Sebut Rasulullah Melaknat Perayu Istri Orang

“Kan negara lagi banyak utang, mau jatuh tempo, terus sekarang gak dapet kuota haji, wajar dong kita bertanya, lah terus #KemanainDanaHajinya?” kata BossTemlen.

Sementara itu, netizen-netizen lain banyak yang menyoroti pernyataan ekonom senior, Rizal Ramli soal penggunaan dana haji yang tak semestinya.

Beberapa netizen yang membagikan video pernyataan Rizal Ramli tersebut, yakni Mdy_Asmara1710, Abdulrachim88, Kanseulir, dan lain-lain.

Dalam video itu, terlihat Rizal Ramli, Dedi Gumelar alias Miing Bagito, dan Gigin Praginanto sedang berbincang-bincang.

Awalnya, Miing menyoroti bahwa Indonesia belum masuk dalam daftar negara yang boleh masuk ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji.

Baca Juga: Teh Ninih Muncul Posting Poster Wanita Bercadar, Kabar Sering Dimaki-maki Munafik Aa Gym

Menurut Miing, ini bukanlah suatu masalah kecil sebab Indonesia adalah penduduk dengan mayoritas muslim.

Rizal Ramli lalu menimpali bahwa Indonesia tidak diberi kuota haji bukan hanya karena masalah pandemi, namun juga karena ada tagihan-tagihan yang belum dibayar oleh pemerintah.

“Sebetulnya ini sudah luar biasa. Saya tadi pagi baca berita, kaget saya. 95 persen dana penjaminan nasabah di LPS dibelikan obligasi pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Rizal, masalah ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya, sebab jika terjadi krisis, maka bank-bank menengah pasti akan memberi likuiditas karena banyak nasabah yang pindah ke bank yang lebih bonafit.

“Nah, nanti kalau ada bank yang collaps, yang rontok, ternyata dana jaminannya udah abis. Waduh! Ini pengelolaan negara super amburadul,” ungkapnya.

“Pilihannya pasti cetak uang,” timpal Miing.