Dindik Serang Akui Bikin Surat Kontroversial Soal Perjanjian KBM Tatap Muka

Dia juga belum mengetahui ada berapa jumlah sekolah yang melakukan tatap muka hari ini, lantaran masih dilakukan pendataan.

Terlebih, dari sekitar tujuh ribu guru tingkat SD hingga SMP, baik swasta maupun negeri, baru ada 94 orang yang melakukan rapid test.

"Kalau guru yang enggak mau rapid test, akan kita beri sanksi. Sanksinya apa, akan kita bahas. Hari ini saya cek lagi yang belum rapid test. Kalau dengan SD dan SMP ada tujuh ribuan guru, tadinya kan jatah (rapid test) kita 200'an per hari," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Serang Subadri Usuludin menyatakan, dengan keluarnya surat perjanjian antara wali murid dengan pihak sekolah tersebut, pemkot tidak bermaksud lepas tangan.

Baca Juga: Viral, Dindik Enggan Tanggung Jawab Jika Siswa Tertular Covid-19 Saat KBM

Melainkan, agar orang tua siswa tidak menyalahkan siapapun jika selama proses KBM ada pelajar atau anaknya terpapar Covid-19.

"Tapi untuk menghindari kefitnahan, kita mengedepankan, pemerintah juga memfasilitasi, karena memang kewajiban, agar wali murid juga tidak menyalahkan pihak lain. Ini murni tujuannya untuk belajar, untuk mencerdaskan anak bangsa," katanya.

Subadri mengaku belum melihat langsung surat perjanjian yang drafnya dibuat oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Serang.

Namun berdasarkan laporan sementara, ada 92 persen orang tua siswa yang menyetujui anaknya kembali melakukan KBM secara langsung.

Mantan Ketua DPRD Kota Serang ini juga berharap tidak ada murid di Ibu Kota Provinsi Banten yang terpapar Covid-19 selama menjalankan KBM tatap muka.

Baca Juga: Waduh! Jelang Pembukaan Sekolah, 3 Pelajar di Serang Positif Corona

"Dari hasil saya tanya-tanya ke kepala sekolah, guru-guru, mayoritas semua diizinkan orang tuanya. (Sekitar) 90 sampai 92 persen membikin pernyataan tidak keberatan dan setuju belajar di kelas atau tatap muka," terangnya.