SuaraBanten.id - Rencana Pemkab Pandeglang melelang dua pulau untuk dikelola pihak swasta, terganjal restu lembaga legislatif setempat. Sebab, DPRD Pandeglang tak setuju jika Pulau Liwungan yang berada di Kecamatan Panimbang dan Pulau Papole di Kecamatan Labuan dilelang untuk dikelola swasta.
"Saya rasa itu langkah yang kurang tepat. Karena kita melihat ke belakang ketika itu di pihak ketigakan manfaat apa yang dirasakan masyarakat. Masyarakat ada yang dilibatkan atau tidak. Terus di pulau itu ada perubahan atau tidak secara infrastruktur selama dipegang pihak ketiga," kata Ketua DPRD Pandeglang TB Udi Juhdi saat dikonfirmasi pada Rabu (18/12/2019).
Udi menilai selama dipegang pengelola terdahulu selama puluhan tahun tidak memberikan dampak positif bagi daerah.
"Karena saya rasa hanya diambil hasil alamnya saja oleh pihak ketiga. Sedangkan pengembangannya tidak dilakukan," katanya.
Baca Juga: Butuh Duit, Pemkab Pandeglang Sewakan 2 Pulau ke Swasta
Supaya tidak dikelola pihak swasta, Udi mendorong dua pulau itu dikelola badan usaha milik daerah (BUMD) atau badan usaha milik desa (Bumdes). Jika ada BUMD atau Bumdes yang sanggup, kata dia, ada nilai positif yang didapat daripada dipegang swasta.
"Nilai positifnya, ketika mereka sanggup menyumbangkan PAD yang diharapkan Pemkab. Nilai positifnya kan banyak. Warga bisa dilibatkan usaha di sana. Apalagi seperti (Pulau) Liwungan yang bisa dikembangkan untuk snorkeling," ujar Udi.
Dia mengemukakan, jika ragu menyerahkan pengelolaan dua pulau itu ke dua badan usaha itu, pemkab bisa memberikan waktu tertentu untuk dikelola.
"Kalau ketidakpercayaan kita kasih kepercayaan dulu satu atau dua tahun. Komitmen enggak terhadap PAD-nya? Dan mudah-mudahan mereka sepakat menyumbang PAD diawal," ujarnya.
Namun jika tidak ada BUMD atau Bumdes yang sanggup mengelolanya, Udi mengakui jalan terakhir pengelolaannya diserahkan ke swasta.
Baca Juga: Kelakuan 27 PNS Pandeglang Bolos 46 Hari, Selingkuh Hingga Korupsi
"Terkecuali sudah ditawarkan enggak ada yang sanggup ya mau diapain lagi. Yang saya katakan tadi ketika selama ini di pihak ketigakan ada perubahan atau tidak terhadap dua pulau itu."
Berita Terkait
-
Kronologi 3 Siswa SDIT ICMA Dipulangkan Paksa Gegara Nunggak Biaya Sekolah Rp42 Juta
-
Riwayat Pendidikan Rizki Natakusumah, Suami Beby Tsabina yang Jadi Perhatian Gegara Dinasti Politik
-
Heboh! Dinasti Pandeglang vs Dinasti Jokowi, Netizen: "Pantes Negeri Gak Maju"
-
Dijuluki 'Kaesang versi Pandeglang', Segini Harta Kekayaan Rizki Natakusumah
-
Gabungan Harta Kekayaan Mertua Beby Tsabina, Dituding Bangun Politik Dinasti
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
- Pandji Pragiwaksono Ngakak Denny Sumargo Sebut 'Siri na Pace': Bayangin...
- Jordi Onsu Terang-terangan Ngaku Temukan Ketenangan dalam Islam
- Beda Penampilan Aurel Hermansyah dan Aaliyah Massaid di Ultah Ashanty, Mama Nur Bak Gadis Turki
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan Memori 256 GB, Terbaik November 2024
-
Neta Hentikan Produksi Mobil Listrik Akibat Penjualan Anjlok
-
Saldo Pelaku UMKM dari QRIS Nggak Bisa Cair, Begini Respon Menteri UMKM
-
Tiket Kereta Api untuk Libur Nataru Mulai Bisa Dipesan Hari Ini
-
Review DADOO: Nostalgia Game Ular Tangga yang Bisa Main Multiplayer Secara Online
Terkini
-
Ustaz di Serang Dipolisikan Gegara Remas Payudara Seorang Remaja Putri
-
Dewan Pers Dukung Penuh BRI Fellowship Journalism 2025
-
Publikasikan Indeks Bisnis UMKM Triwulan III 2024, BRI Sebutkan Perlu Penguatan Daya Beli
-
Paguyuban Warga Sunda Cilegon Dukung Robinsar-Fajar di Pilkada Cilegon 2024
-
Oknum Polisi Ditpolairud Polda Banten Diduga Aniaya Wanita Hingga Tewas Karena Mabuk