- Pemerintah Kabupaten Tangerang meraih penghargaan TP2DD terbaik se-Jawa Bali dari pemerintah pusat di Jakarta pada 24 September 2026.
- Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemkab Tangerang dalam memudahkan masyarakat mengakses layanan pajak secara digital tanpa datang ke kantor.
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta mengendalikan inflasi.
SuaraBanten.id - Pemkab Tangerang meraih penghargaan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terbaik se-Jawa Bali. Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Dalam Negeri.
Penghargaan ini diberikan atas upaya Pemkab Tangerang dalam mendorong digitalisasi transaksi keuangan daerah, termasuk memudahkan masyarakat mengakses informasi kewajiban pajak hingga melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menerima langsung penghargaan tersebut dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 serta Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
"Alhamdulillah, hari ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang mendapatkan penghargaan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) Kategori terbaik Se-Jawa Bali dari Bapak Menko Bidang Perekonomian juga dari Bapak Menteri Dalam Negeri," ungkap Bupati Maesyal Rasyid.
Baca Juga:6 Fakta Mengejutkan Oknum ASN Pemkab Tangerang Terlibat Jaringan Narkoba Modus Vespa
Maesyal mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi Pemkab Tangerang untuk terus meningkatkan transformasi layanan digital keuangan daerah agar lebih cepat, efektif, efisien, dan transparan.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Bapenda dan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya yang telah bersinergi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang kita raih hari ini. Penghargaan ini adalah bukti nyata teman-teman dari Bapenda dan OPD lainnya telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih juga atas partisipasi masyarakat yang telah melaksanakan program ini," ujarnya.
Menurut Maesyal, digitalisasi transaksi keuangan daerah membuat masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara langsung melalui aplikasi yang tersedia.
Masyarakat dapat melihat kewajiban pajaknya sekaligus melakukan pembayaran melalui kanal pembayaran yang telah disediakan tanpa perlu datang ke kantor Bapenda.
Baca Juga:Oknum ASN Bidang Kepegawaian Pemkab Tangerang Ternyata Pengedar Ganja Jaringan Medan-Bali!
"Alhamdulillah fungsi pelayanan ini bermanfaat. Kecepatan, transparansi dan kemudahan dari sistem kemudahan bisa dirasakan langsung masyarakat. Semoga program digitalisasi transaksi keuangan ini terus ditingkatkan lagi oleh Bapenda dan OPD terkait lainnya," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Rakornas Pengendalian Inflasi dan Perluasan Digitalisasi Daerah menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
Koordinasi tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat transformasi digital di daerah.
"Ekonomi kita di semester I, alhamdulillah relatif solid dengan pertumbuhan 5,45% dan inflasi 3,19%. Ini harus terus kita sinergikan antara pusat dan daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, terutama juga untuk mendorong ekspor daripada sektor riil," ujar Airlangga.
Airlangga mengatakan pemerintah pusat juga melanjutkan sejumlah program untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.
Program tersebut antara lain penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga kepada 27,13 juta keluarga penerima manfaat, bantuan beras untuk periode Oktober hingga Desember 2026 sebesar 10 kilogram per bulan bagi 33,2 juta penerima, serta penguatan Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah.
