- Habib Idrus Aljufri mengapresiasi target RAPBN 2027 terkait penurunan defisit anggaran dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026).
- Politisi PKS tersebut mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen serta peningkatan penerimaan negara pada tahun 2027.
- Ia mengingatkan agar efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak sampai menyisihkan pelaku usaha UMKM.
SuaraBanten.id - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Habib Idrus Aljufri, memberikan apresiasi atas sejumlah target positif dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Apresiasi tersebut mencakup langkah pemerintah menekan target defisit anggaran hingga upaya memacu penerimaan negara.
Meski begitu, Habib Idrus memberikan catatan krusial. Ia mengingatkan agar semangat konsolidasi fiskal dan efisiensi belanja negara tidak sampai mengesampingkan keberlangsungan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Habib Idrus saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI yang beragendakan Pidato Kenegaraan Presiden RI serta Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga:Belum Memiliki Penasihat Hukum, Sidang Perdana Terdakwa Pembunuhan Anak Politisi Cilegon Ditunda
Menurutnya, langkah menekan angka defisit merupakan keputusan strategis untuk menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan negara di masa depan.
"Target defisit anggaran menurun dibanding tahun lalu, ini bagus. Saya setuju dengan Presiden Prabowo bahwa semakin kecil defisit, semakin baik," tegas Habib Idrus.
Ia juga mengapresiasi target penerimaan negara yang meningkat dalam rancangan APBN 2027. Peningkatan penerimaan, menurut dia, penting untuk memperkuat kemampuan negara dalam membiayai berbagai kebutuhan dan program pembangunan.
Selain itu, Habib Idrus menyambut optimisme pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.
"Target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 menjadi 6 persen. Indonesia cerah," ujarnya.
Baca Juga:Prabowo Pasang Badan untuk Petani, Minta Pengkritik Harga Beras Tanam Padi Sendiri
Di sisi lain, Habib Idrus menyoroti kebijakan efisiensi melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam paparan LKPP, efisiensi konsolidasi tercatat meningkat dari 20,86 persen pada 2025 menjadi 25,43 persen pada 2026.
Potensi penghematan melalui konsolidasi disebut mencapai 30 persen atau sekitar Rp360 triliun dari belanja barang dan jasa sebesar Rp1.200 triliun.
Habib Idrus menilai efisiensi belanja negara perlu terus didorong. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan konsolidasi tersebut tetap membuka ruang bagi UMKM untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Efisiensi tentu penting. Tetapi konsolidasi pengadaan jangan sampai membuat UMKM tersisih. Penghematan anggaran harus berjalan, tetapi keberpihakan kepada UMKM juga harus tetap dijaga," kata Habib Idrus.
Menurut dia, efisiensi anggaran dan pertumbuhan ekonomi seharusnya berjalan beriringan dengan upaya memperluas kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang.
Habib Idrus berharap kebijakan fiskal dalam APBN 2027 tidak hanya berorientasi pada menjaga defisit dan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat.
