Hingga mengumpulkan dukungan tanda tangan dari warga setempat sebanyak 70 orang yang rumahnya dekat dengan area sekitar lokasi pembangunan gereja HKBP Maranatha Cilegon. Padahal, kata Dia, yang dalam persyaratkan hanya dibutuhkan 60 tanda tangan warga setempat.
"Kami sudah menyerahkan permohonan validasi domisili sejak 21 April 2022 kepada Lurah Gerem, Rahmadi," terangnya.
Namun, lanjut Jamister, hingga saat ini pihak kelurahan belum mengeluarkan surat pengesahan atau validasi. Padahal, validasi tersebut yang nantinya bisa digunakan untuk mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag) Kota Cilegon.
"Tapi, sampai saat ini lurah tidak berkenan memberikan validasi atau pengesahan 70 dukungan warga dengan alasan tidak jelas," tegasnya.
Kendati demikian, hal itu yang menjadi salah satu alasan Kemenag Kota Cilegon tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi pembangunan gereja karena belum tervalidasi oleh pihak kelurahan.
"Kami tidak diberikan alasan yang tepat, padahal sudah mendapatkan 70 dukungan dari warga setempat, itu mungkin bisa langsung tanyakan pada pihak kelurahan, kenapa tidak diberikan validasi itu?," tanyanya.
Menurutnya, jika merujuk pada Undang Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Bab IX, Pasal 53 Ayat 2 dan 3 disebutkan bahwa, waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh pejabat pemerintah.
Dalam UU itu tertuang, bila dalam batas waktu tersebut pejabat pemerintah tidak menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
Kontributor : Firasat Nikmatullah
