SuaraBanten.id - Kasus korupsi pengadaan lahan SMKN 7 Tangerang Selatan (Tangsel), Banten pada Tahun Anggaran 2017 kini telah memasuki meja hijau. Kasus tersebut turut melibatkan mantan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Ardius Prihantono selaku Kuasa Pengguna Angaran (KPA).
Bahkan tim sukses Gubernur Banten, anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tangsel dan makelar tanah Agus Kartono juga ikut terlibat dalam kasus pengadaan SMKN 7 Tangerang tersebut.
Ketiga tersangka itu menjalani sidang perdana pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Serang dengan ketua majelis hakim Selamet Widodo.
JPU KPK, Asri Irawan dalam dakwaan yang dibacanya menyebut para terdakwa bersekongkol mengatur proses pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangsel.
Baca Juga:Pemanggilan Anies Baswedan oleh KPK Dianggap Penjegalan Jelang Capres, Mohamad Taufik Ungkap ini
Ketiga orang terdakwa yakni Ardius bersama Agus Kartono dan Farid Nurdiansyah mengarahkan Tim Koordinasi Pengadaan Tanah Unit Sekolah Baru (USB) SMAN dan SMKN menetapkan tanah milik Sofia M Sujudi Rassat sebagai lokasi pembangunan SMKN 7 Tangsel.
Meski demikian, anehnya pembayaran tanah tersebut tidak diterima oleh pihak yang berhak. Hal tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
Permufakatan jahat Ardius memperkaya diri sebesar Rp414.500.000. Uang tersebut juga mengalir ke kantong Agus Kartono sebesar Rp9.635.180.000 dan kantong Farid Nurdinasyah sebesar Rp1.492.250.000. Perbuatan ketiganya membuat negara tekor sebesar Rp10.574.267.500.
Korupsi ini bermula saat Pemprov Banten sesuai visi misi Gubernur Banten membangun 164 USB SMA dan SMK. Tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menyusun rencana dan anggaran untuk pengadaan lahan pembangunan 9 USB salah satunya SMKN 7 Tangsel melalui anggaran APBD Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.
Kepala Dindikbud Banten, Engkos Kosasih Samanhudi mengumpulkan Kepala Cabang Dinas, Kepala Sekolah dan Pengawas di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
Baca Juga:Rocky Gerung Soroti Pemanggilan Anies Baswedan oleh KPK, akan Dicari Kesalahannya jika Oposisi
Dalam pertemuan itu Engkos menyampaikan agar pihak sekolah menyiapkan proposal calon lokasi untuk pengadaan USB untuk diajukan kepada Gubernur Banten c.q. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
Februari 2017 proposal calon lokasi sekolah baru masuk dari para Kepala Sekolah dari 9 USB SMAN dan SMKN. Salah satu proposal yang masuk dari Plt Kepala SMKN 7 Tangsel Aceng Haruji.
Tanah yang diusulkan tanah milk Siun Bin Item di Jalan Legoso, Pisangan, Ciputat Timur, Tangsel dengan luas 6.500 M² dengan harga penawaran sebesar Rp2.500.000,00/M².
Dalam perjalanannya, terdakwa Farid Nurdiansyah yang merupakan pengurus KNPI Tangsel dan pernah menjadi tim sukses Gubernur Banten datang ke Kantor Dindikbud Provinsi Banten menemui Ardius Prihantono.
Sebelumnya Gubernur Banten Wahidin Halim mengangkat Ardius selaku KPA untuk pengadaan lahan sekolah baru tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 903 / Kep.87 – Huk / 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 903 / Kep . 12 – Huk / 2017 tanggal 14 Maret 2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Anggaran.
Awalnya kedatangan Farid Nurdiansyah menemui Ardius untuk lobi-lobi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2017 khususnya terkait Zonasi Sekolah. Namun dalam pertemuan tersebut Farid yang merupakan tim sukses Wahidin Halim membahas rencana pengadaan lahan untuk USB SMKN 7 Tangsel.
Farid membahas soal lahan karena memdapat bocoran informasi terkait tanah milik Sofia M Sujudi yang akan dijual di Kelurahan Rengas. Farid menyarankan agar tanah milik Sofia menjadi salah satu calon lokasi untuk kegiatan pengadaan lahan untuk USB SMKN 7 Tangerang Selatan.
Farid pun memberi angin sorga komisi penjualan lahan kepada Ardius Prihantono. Hal itu membuat Ardius lamgsung meminta data-data tanah milik Sofia. Padahal, lokasi tanah sulit diakses sampai mendapat julukan sekolah helikopter karena tidak ada akses kendaraan ke titik sekolah.
Farid langsung menemui Lurah Rengas Agus Salim untuk mencari informasi tanah milik Sofia. Lurah Agus menyarankan Farid menghubungi notaris Sunggih menanyakan harga tanah milik Sofia tanpa menanyakan terlebih dahulu mengenai data-data berupa alas hak tanah, status hukum, pemilik tanah maupun lokasi tanah dan batas-batasnya.
Notaris Sunggih menyampaikan Rp2.300.000,00/M² dengan luas tanah keseluruhan 5.969 M². Nilai tersebut diketahui dari terdakwa Agus Kartono selaku makelar tanah. Notaris Sunggih menawarkan tanah tersebut kepada Farid dengan harga yang lebih tinggi yaitu sebesar Rp2.500.000,00/M².
Farid yang sudah mendapat harga tanah menawarkan kepada Ardius Prihantono sebesar Rp3.200.000,00/ M². Ketiga terdakwa pun mendatangi lokasi l. Terdakwa Ardius mengetahui jika lokasi tanah tersebut tidak memiliki akses jalan alias lahan helikopter. Namun demikian, karena berharap fee dari pembelian lahan Ardius tetap meminta Farid menghubungi pemilik untuk mempersiapkan dokumen penawaran dan mengajukannya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
Farid kemudian menyampaikan kepada Notaris Sunggih dengan dibantu Agus Kartono agar pemilik tanah mengajukan penawaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dengan harga Rp3.200.000,00/M². Harga tanah digelembungkan oleh Farid.
Meski lahan tersebut tidak layak secara studi kelayakan namun permufakatan jahat Ardius dkk tidak mengindahkan aturan. Kejanggalan makin mencuat setelah duit pembayaran tanah tidak mampir ke rekening pemilik Sofia M Sujudi Rassat melainkan ke rekening makelar tanah bernama Agus Kartono. Hal itu atas permintaan Ardius Prihantono yang sudah bersekongkol dengan para terdakwa lain.
Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp10.574.267.500 sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan USB SMKN 7 Tangerang Selatan.
Para terdakwa dinilai melanggar Pasal 2 Ayat ( 1 ) Jo . Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo . Pasal 55 Ayat ( 1 ) ke – 1 KUHP.
