SuaraBanten.id - Muhammad Qodari ikut buka suara soal nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang muncul dalam sederet nama calon Kepala Otorita IKN alias Ibu Kota Negara baru.
Pengamat politik yang akrab disapa Qadari itu mengaku tak setuju jika Ahok diangkat jadi Kepala Otorita IKN. Ketimbang Ahok, Qodari lebih memilih Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tepat memimpin IKN.
Diketahui, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan ingin Kepala Otorita IKN berlatar belakang arsitek dan pernah memimpin daerah.
![Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyerahkan uang hasil penjualan lukisan milik penjual lukisan di Jalan Braga, Kota Bandung, yang ia bantu penjualannya lewat NFT (Non-Fungible Tokens) Opensea. [ANTARA/HO-Humas Pemprov Jabar]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/01/26/19421-ridwan-kamil-di-jalan-braga.jpg)
Ia pun menyebut tiga nama tokoh yang memiliki latar belakang itu yakni Ridwan Kamil, Mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Danny Pomanto.
Baca Juga:Keras! PDI Perjuangan Anggap Anies Baswedan Abaikan Kebijakan Jokowi dan Ahok yang Spektakuler
Meski demikian, Menurut Qodari, dari tiga nama tersebut, ia lebih condong ke Ridwan Kamil sebagai sosok yang cocok memimpin IKN.
“Karena dia terbukti bisa membawa suasana baru penataan kota di Bandung kemudian komunikasinya baik, lancar dan komunikatif dengan berbagai pihak,” katanya Minggu (30/1/2022).
“Kemudian dia bukan hanya pernah memimpin kota Bandung tapi sudah menjalankan kepemimpinan di Jawa Barat, sebuah provinsi besar dengan tanggung jawab besar, dan budget yang besar,” tambahnya.
Terkait Ahok, menurut Qodari Komisaris Utama Pertamina tersebut tidak ocok menjadi Kepala Otorita IKN. Kata Qodari, Ahok memiliki kelemahan mendasar dalam hal komunikasi yang berpotensi menimbulkan masalah.
“Saya kurang sependapat kalau Pak Ahok ya. Karena kalau Pak Ahok ini kan punya kelemahan mendasar soal komunikasi,” katanya.
Baca Juga:Anies Dianggap Cuek Urus Pinggiran Jakarta, PDIP Beri Contoh Jokowi dan Ahok
Qodari menilai bahwa seorang pejabat publik tidak hanya harus bisa bekerja dengan baik, namun juga harus mampu berkomunikasi dengan baik.
“Pak Ahok bisa kerja baik, tapi komunikasinya buruk,” katanya.
Kalau pejabat publik memiliki kemampuan berkomunikasi yang buruk, kata Qodari, maka kerja baiknya bisa tenggelam.
“Bahkan bisa menimbulkan masalah yang tidak perlu seperti yang terjadi di Jakarta,” katanya.
Qodari menilai bahwa Ahok lebih cocok bekerja di sektor swasta yang tidak bersentuhan dengan proyek strategis publik.
Jika Komisaris Utama Pertamina itu ditempatkan menjadi Kepala Otorita, Qodari khawatir akan timbul konfrontasi yang bahkan bisa berpengaruh terhadap pembagunan IKN.
“Jadi, saya khawatir akan menimbulkan konfrotasi yang membuat pembangunan IKN ini akan terkendala,” kata Qodari.
