27 Juta Orang Ngotot Mudik Meski Dilarang Pemerintah

Hasil survei tersebut menyatakan, estimasi potensi jumlah pemudik saat ada larangan mudik secara nasional sebanyak 27,6 juta orang.

Hairul Alwan
Selasa, 30 Maret 2021 | 08:20 WIB
27 Juta Orang Ngotot Mudik Meski Dilarang Pemerintah
ILUSTRASI Mudik Lebaran

SuaraBanten.id - Sebanyak 27,6 juta orang akan ngotot mudik meski dilarang pemerintah.

Jumlah tersebut merupakan hasil survei masyarakat terkait kebijakan pelarangan mudik Lebaran nanti oleh pemerintah yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)

Hasil survei tersebut menyatakan, estimasi potensi jumlah pemudik saat ada larangan mudik secara nasional sebanyak 27,6 juta orang.

Sementara ketika mudik dilarang, 89 persen maysyarakat tidak akan mudik dan 11 persennya akan tetap mudik atau liburan.

Baca Juga:Soal Larangan Mudik Lebaran, Pengamat Duga Testing The Water kepada Publik

Tujuan daerah mudik paling banyak, berdasarkan survei tersebut yani Jawa Tengah 37 persen, Jawa Barat 23 persen dan Jawa Timur 14 persen.

Diketahui, survei tersebut diikuti oleh 61.998 responden yang berprofesi sebagai karyawan swasta 25,9 persen sisanya PNS, Mahasiswa, BUMN, Wiraswasta, Ibu Rumah Tangga dan lainnya.

Survey persepsi masyarakat terhadap pergerakan perjalanan pada masa Idul Fitri yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021 secara online oleh Balitbang Kemenhub bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung dan lembaga media.

Meski demikian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tetap akan menerbitkan aturan pelaksana larangan mudik yang merujuk hasil survei tersebut. Hal ini untuk mengendalikan jalannya transportasi saat mudik Lebaran nanti.

"Sebagai tindak lanjutnya, saat ini kami tengah menyusun aturan pengendalian transportasi yang melibatkan berbagai pihak," ujar Budi Karya Sumadi dalam keterangannya tertulis, Selasa (30/3/2021).

Baca Juga:Mudik Lebaran Dilarang, Okupansi Hotel di Kota Magelang Terancam Anjlok

Selain merujuk pada survey tersebut, Budi Karya Sumadi juga meminta masukan dari berbagai pihak termasuk pengamat transportasi, sosiolog dan stakeholders lainnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini