SuaraBanten.id - Mantan Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ustadz Tengku Zulkarnain atau yang akrab disapa Tengku Zul turut mengomentari sebuah foto yang ia unggah melalui akun Twitternya.
Dalam gambar yang ia unggah tersebut memperlihatkan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang disebut dibuang saat masa pemerintahan Presiden Soeharto atau masa orde baru.
Dalam gambar tersebut juga diimbuhi sebuah kata-kata yang mengharapkan agar hal tersebut tidak terulang kembali.
“Moment harlah NU ke-95, NU zaman order baru dibuang, Presiden Soeharto berada dibalik layar, jangan sampai terjadi lagi,” tulis gambar yang diunggahnya tersebut.
Baca Juga:Heboh UU ITE Dibandingkan dengan Kitab Suci, Tengku Zul: Merasa Jadi Tuhan?
Mengomentari gambar ini, Tengku Zul menyebut hal ini tidak sepenuhnya benar. Menurutnya, meski kader NU tidak dipilih oleh Presiden Soeharto, bukan berarti NU dibuang.
“Ungkapan NU dibuang di zaman Orde Baru tidak sepenuhnya benar. Memang kader NU tidak dipakai jadi Menteri Agama karena NU itu Partai Politik, Oposisi Ikut Pemilu tahun 1971 bersama 9 Partai lainnya,” tulis Tengku Zul melalui akun Twitternya @/ustadtengkuzul, Senin (22/2/2021).
Bahkan, menurutnya, kala itu, Soeharto sudah menawari KH Idham Kholid untuk menjadi Wakil Presiden meski akhirnya tawaran itu ditolak tokoh NU lainnya.
“Pernah Pak Harto menawarkan KH Idham Kholid jadi Wapres tapi ‘digergaji’ tokoh NU lainnya,” ujar Tengku Zul.
Lebih jauh, sosok yang kerap menyuarakan uneg-uneg di Twitter itu menuliskan, pada masa pemerintahan Soekarno, NU sempat bergabung dengan kelompok Nasakom, yakni Nasionalis, Agama dan Komunis.
Baca Juga:Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika Tutup Usia
Kemudian pada Pemilu 1971, NU ikut serta dalam pemilu dan pada tahun 1973 NU membentuk PPP bersama sejumlah partai dengan basis Islam untuk memilih jadi oposisi.
Dengan alasan ini, sambung Tengku Zul, jadi penyebab Soeharto tidak memanggil kader NU untuk menjadi pejabat kabinet.
Ia juga menyindir NU yang kini menurutnya lebih dekat dengan pemerintah. Ia juga mengaitkan hal ini dengan dekatnya NU dan PDIP.
“Di zaman Bung Karno NU bergabung dengan Nasakom, (Nasionalis, Agama dan Komunis). Di Pemilu 1971 NU peserta Pemilu dan Oposisi. Tahun 1973 NU di-fusikan menjadi PPP bersama Perti dan Pamusi. Itulah kenapa kader NU tidak dipakai zaman Pak Harto. Sekarang dipakai karena mesra dengan PDIP?” ujarnya lagi.
