Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Ketahuan Orasi di Demo Buruh, Kader PDIP Kab. Tangerang Segera Dipanggil

M Nurhadi Jum'at, 09 Oktober 2020 | 17:53 WIB

Ketahuan Orasi di Demo Buruh, Kader PDIP Kab. Tangerang Segera Dipanggil
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tangerang Deden Umardani saat menyampaikan orasi dukungan terhadap petisi buruh di Kabupaten Tangerang atas penolakan pengesahan UU Omnibuslaw Cipta Kerja, Selasa (6/10/2020) [Bantenhits]

Ya, dalam waktu dekat DPC PDIP akan mengundang fraksi untuk menyamakan pandangan terkait UU Omnibus Law, kata Irvansyah.

SuaraBanten.id - PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang turut merespon aksi legislatornya, Deden Umardani yang kedapatan naik ke atas  mobil komando saat aksi unjuk rasa buruh di depan Kantor Bupati Tangerang pada Selasa (6/10/2020).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Irvansyah menyebut, akan segera memanggil Deden Umardani dan anggota fraksi lainnya di DPRD terkait aksi tersebut.

Ia beralasan, langkah ini lantaran PDI Perjuangan pusat merupakan inisiator pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Ya, dalam waktu dekat DPC PDIP akan mengundang fraksi untuk menyamakan pandangan terkait UU Omnibus Law,” kata Irvansyah kepada Bantenhits (jaringan Suara.com), Jumat (9/10/2020).

“Karena secara garis kebijakan politik partai, seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan harus patuh dan tegak lurus terhadap kebijakan nasional,” ujarnya lagi.

Meski begiu, ia tidak menyebut siapa dan kapan waktu pemanggilan kader tersebut. Ia hanya menegaskan kebijakan ini akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Pokoknya dalam waktu dekat ini,” tutur mantan anggota DPR RI Komisi V pada periode 2009-2014 tersebut.

Terkait aksi Deden Umardani, ia mengaku tak menyalahkannya. Sebab menurutnya, Deden bertugas di Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang yang memang mengurus masalah ketenagakerjaan.

“Tidak ada yang salah, karena memang ada tanggung jawab untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi. Yang dilakukan Saudara Deden sebatas menampung dan menindaklanjuti aspirasi para buruh yang menginginkan dibatalkannya UU Omnibus Law,” ucapnya.

“Namun kembali lagi, secara garis kebijakan politik partai, seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan wajib patuh dan tegak lurus terhadap kebijakan politik di nasional,” pungkasnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait