Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Ketua KPK Dikenai Sanksi Ringan, ICW: Harusnya Mengundurkan Diri

M Nurhadi | Welly Hidayat Kamis, 24 September 2020 | 19:06 WIB

Ketua KPK Dikenai Sanksi Ringan, ICW: Harusnya Mengundurkan Diri
Ketua KPK Firli Bahuri tak pakai masker. (Antara)

"Semestinya telah memasuki unsur untuk dapat diberikan sanksi berat berupa rekomendasi agar mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK," kata Kurnia.

SuaraBanten.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti putusan majelis etik KPK dalam kasus pelanggaran etik Ketua KPK Firli Bahuri saat ia menggunakan helikopter ketika kunjungan kerja ke daerah.

Pasalnya, sidang etik yang dipimpin oleh Dewan Pengawas KPK itu hanya menjatuhkan sanksi ringan terhadap Firli Bahuri yang terbukti bersalah menggunakan fasilitas helikopter.

"Mengingat secara kasat mata tindakan Firli Bahuri yang menggunakan moda transportasi mewah itu semestinya telah memasuki unsur untuk dapat diberikan sanksi berat berupa rekomendasi agar mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana melalui keterangan yang diterima Suara.com, Kamis (24/9/2020).

Kurnia melanjutkan, ICW memiliki lima catatan dalam putusan Dewas KPK yang hanya memberikan surat peringatan terhadap Firli. 

Pertama, Dewas KPK menyebut bahwa Firli tak mengetahui pelanggaran yang telah dibuatnya dinilai sangat tidak masuk akal.

Sebagai orang nomor satu di lembaga antirasuah itu harusnya memahami dan mengimplementasikan Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

"Apalagi tindakan Firli juga bersebrangan dengan nilai Integritas yang selama ini sering dikampanyekan oleh KPK, salah satunya tentang hidup sederhana," ujarnya.

Selanjutnya, Dewas KPK tak menimbang sama sekali pelanggaran etik Firli saat menjabat sebagai Deputi Penindakan. Menurut Kurnia, ICW pada tahun 2018 melaporkan Firli ke Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat atas dugaan melakukan pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara di KPK.

Merujuk pada laporan tersebut, pada September tahun 2019 yang lalu KPK mengumumkan bahwa Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik, bahkan saat itu dijatuhkan sanksi pelanggaran berat. Sementara dalam putusan terbaru, Dewan Pengawas menyebutkan bahwa Firli tidak pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik.

Ketiga, Dewas KPK dianggap abai dalam melihat bahwa tindakan Firli saat menggunakan moda transportasi helikopter sebagai rangkaian atas berbagai kontroversi yang sempat dilakukan Firli.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait