SuaraBanten.id - Agenda anggaran pengadaan barang dan jasa terkait pencegahan penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten telah masuk dalam audit Inspektorat.
Kepala Inspektorat Banten, E. Kusmayadi menyebut, proses pemeriksaan laporan kegiatan di BPBD Banten telah masuk tahap naskah. Beberapa poin dalam naskah itu wajib ditanggapi oleh dinas terkait dengan melampirkan bukti.
“Di sini sudah dicantumkan hasil pemeriksaan kami, begitu SOP. Tahap 1 naskah dulu, setelah itu LHP. Kalau sudah LHP mengikat, kalau kerugian harus dikembalikan ke khas daerah,” ujarnya melansir Bantennews (jaringan Suara.com), Rabu (2/9/2020).
Kusmayadi menambahkan, nilai anggaran yang diaudit sebesar Rp7,2 miliar dengan 7 kegiatan pengadaan. Diantaranya, pengadaan disinfektan dan penyemprotan, pekerjaan helm sefti, sarung tangan karet dan lainnya.
Baca Juga:Bakomstrada Demokrat Banten: Ketua DPC Serang Bukan Mundur, Tapi Dipecat
Selain itu, ada pula pengadaan masker dan kain, hand sanitizer, pengadaan makan dan minum, pengadaan pembayaran uang saku serta pembelian BBM.
“Nilai anggaran yang diaudit oleh kami dari realisasi Rp7.290.963.900. Harus ditindaklanjuti selama 3 hari, Senin akan disampaikan,” ujar Kurmayadi.
Perihal adanya potensi korupsi dalam agenda tersebut, Kusmayadi enggan menanggapi. Menurutnya, dalam sebuah SOP pengawasan, esensi dari pemeriksaan tidak boleh dipublikasi sebelum tahap LHP.
“Kami tidak berbicara detail, kami hanya berbicara itu dulu. Esensi itu etikanya tidak boleh karena diatur dalam SOP pengawasan. Yang boleh melaporkan saya ke Gubernur doang. Keculai sudah 60 hari tidak ditanggapi bisa diambil oleh APH,” pungkasnya.
Baca Juga:Warga Benda Tanggerang Histeris Rumahnya Digusur untuk Dibangun Jalan Tol
