SuaraBanten.id - Keinginan Masyarakat Adat Baduy yang meminta agar wilayah mereka dicoret dari daftar destinasi wisata Indonesia karena kunjungan wisatawan semakin mengancam eksistensi adat, hingga kini diketahui belum diketahui pasti Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak.
Padahal, sebelumnya santer diberitakan jika pihak Masyarakat Adat Baduy mengirim surat ke Presiden Jokowi. Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lebak Imam Riswahayadin mengaku, belum bisa menanggapi soal surat tersebut.
"Belum klarifikasi ke Baduy kita, kang,. Jadi belum bisa memberi tanggapan," kata Imam saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp Suarabanten.id pada Selasa (7/7/2020).
Imam mengaku akan bertemu terlebih dulu dengan pihak Kasepuhan Suku Baduy terkait hal itu. Nantinya setelah mendapatkan informasi yang pasti, Imam berjanji akan menjelaskannya.
Baca Juga:5 Fakta Suku Baduy yang Minta Dicoret dari Daftar Wisata Nasional
"Nanti kami bertemu dulu dengan Jaro Baduy dulu. Nanti, kalau sudah dapat gambaran kita pasti rilis," katanya.
Sementara itu, pelaku wisata di kawasan Baduy Heddi Kadik tidak percaya dengan adanya surat tersebut. Saat dikonfirmasi terkait pernyataan pihak Masyarakat Adat Baduy yang menilai maraknya kunjungan wisatawan berdampak negatif terhadap keberlangsungan adat, Heddi mengatakan, tidak ada kaitannya. Bahkan dia mengatakan, surat tersebut hanya settingan dari tertentu.
"Sama sekali tidak. Ini hanyalah settingan pihak-pihak tertentu, persaingan travel,"sebutnya.
Ditanya pula terkait sikap pemerintah daerah soal adanya calo tersebut, Heddi enggan menjelaskan, hanya saja ia menyebutkan hal itu dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dilakukan secara terorganisir.
"Mereka teroganisir. Harapan Baduy yang terbesar adalah pintu Ciboleger ditutup," katanya.
Baca Juga:Ancaman Budaya Modern dan Sampah, Baduy Ajukan Dicoret dari Daftar Wisata
Kontributor : Saepulloh
