Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Pengajuan Bantuan Ditolak Pemerintah, Ketua RT Dicaci Warga Dituduh Korupsi

Dany Garjito Sabtu, 18 April 2020 | 21:18 WIB

Pengajuan Bantuan Ditolak Pemerintah, Ketua RT Dicaci Warga Dituduh Korupsi
Ketua RT Kosambi kecewa bantuan Covid-19 untuk ratusan warganya ditolak pemerintah. (Foto: Ist)

"Saat ini kami sedang menghadapi cacian, makian, fitnah, tuduhan bahwa kami dikatakan korupsi, dikatakan makan anggaran bantuan," kata Ketua RT.

SuaraBanten.id - Video Ketua RT mengaku kecewa karena pengajuan bantuan untuk warganya ditolak pemerintah beredar di media sosial. Pak RT bahkan mengaku akibat penolakan dari pemerintah itu, ia harus menerima cacian dari warga dan dituduh korupsi.

Dalam video tersebut, pria yang mengaku sebagai Ketua RT di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang ini mengatakan bahwa ia telah berusaha mendaftarkan ratusan keluarga kurang mampu di wilayahnya yang terdampak Covid-19 agar mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Namun menurutnya, pengajuan tersebut ditolak pemerintah setempat dan hanya 20 kepala keluarga (KK) yang disetujui.

“Saya adalah ketua RT di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Pada saat ini kami sedang melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak Covid-19,” ujar Pak RT.

Selanjutnya, ia mengaku telah mengumpulkan data terkait ratusan warganya yang berhak menerima bantuan Covid-19 sesuai dengan kriteria yang dianjurkan oleh pemerintah.

“Beberapa kriteria yang harus mendapatkan bantuan dari pemerintah senilai Rp 600 ribu, maka kami sebagai ketua lingkungan berusaha mengumpulkan data baik itu kontrakan namun berdomisili di lingkungan kami sesuai anjuran pemerintah, pedagang, keluarga miskin, dan yang akan miskin karena berhenti bekerja akibat damapk Covid-19,” kata Ketua RT mengungkapkan.

Adapun jumlah kepala keluarga (KK) berdasarkan data yang dikumpulkan pihaknya dan sesuai kriteria penerima bantuan dari pemerintah yakni sebanyak 137 KK.

Namun, dari jumlah tersebut hanya 20 KK yang pengajuannya diterima oleh pemerintah setempat.

“Di warga saya dan sudah saya data dan masuk kriteria pemerintah ada 137 KK ternyata pengajuan tersebut tidak disetujui oleh pemerintah setempat dan kami para kepala Rukun Tetangga hanya mendapatkan kuota 20 KK di dalam satu RT,” kata Pak RT.

Ketua RT dicaci warga dan dituduh makan anggaran

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait