Sah! Tangerang Raya Disetujui Menkes Lakukan PSBB Corona

Langsung disetui Menkes.

Pebriansyah Ariefana
Minggu, 12 April 2020 | 19:02 WIB
Sah! Tangerang Raya Disetujui Menkes Lakukan PSBB Corona
Wakil Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie. (Bantennews)

SuaraBanten.id - Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan di Banten disetujui melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ketiga daerah itu bagian dari penyanggah ibu kota negara, Jakarta.

Persetujuan itu diberikan oleh Menteri Kesehatan Terawan, Minggu (12/4/2020). Surat Keputusan Menteri Kesehatan itu bernomor HK.01.07/MENKES/249/2020.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mejelaskan Provinsi Banten mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayahnya hari ini juga.

"Hari ini Kemenkes telah menerima pengajuan PSBB untuk Provinsi Banten, meliputi kota dan kabupaten Tangerang serta kota Tangerang Selatan," kata Yuri dalam jumpa pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB di Jakarta, Ahad.

Baca Juga:Gelombang PHK Wabah Corona, Pemerintah Kasih Rp 20 Triliun ke Pengangguran

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Terawan telah menyetujui permohonan PSBB dari Provinsi Jawa Barat pada Sabtu (11/4/2020).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan berlaku mulai 15 April 2020.

PSBB berlaku hanya untuk lima wilayah yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bogor.

Selain itu, Yuri juga menambahkan, permohonan pemberlakuan PSBB suatu wilayah akan disetujui dengan melihat sejumlah faktor.

"Seperti yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, pasokan logistik, sarana kesehatan, jaminan sosial, transportasi diatur lebih baik, dan sudah disedialan dengan baik," kata Yuri melanjutkan.

Baca Juga:Sambut Ramadan, Fajar Alfian Cemas Tak Bisa Lebaran di Rumah

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan PSBB secara resmi mulai Jumat (10/4) pukul 00.00 WIB dengan dasar hukum Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak