Geger Video Kades Dukung Bupati Pandeglang di Pilkada, Begini Ceritanya

Ade menegaskan, seorang kepala desa dilarang berpihak dalam politik praktis yang dapat menguntungkan atau merugikan beberapa pihak baik saat Pilpres dan Pilkada.

Chandra Iswinarno
Jum'at, 06 Maret 2020 | 02:00 WIB
Geger Video Kades Dukung Bupati Pandeglang di Pilkada, Begini Ceritanya
Video Warga Desa Palurahan yang beredar diduga berbentuk dukungan Bupati Pandeglang dua periode. [Istimewa].

SuaraBanten.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pandeglang turun tangan merespons beredarnya potongan dua video warga penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat yang diduga diarahkan untuk mendukung Bupati petahana Pandeglang Irna Narulita. Video tersebut diketahui beredar di media sosial dan grup-grup percakapan WhatsApp, Kamis (5/3/2020).

Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi mengaku sudah membentuk tim untuk mencari kebenaran video tersebut secara lengkap. Nantinya, Bawaslu dengan Tim Gakumdu akan melakukan kajian, jika data dan informasi yang didapatnya dirasakan sudah lengkap.

"Kami menurunkan tim untuk menelusuri kebenaran video tersebut, tadi saya dan Pak Fauzi Ilham (Divisi Penindakan Pelanggaran) sudah ke Panwascam Kadu Hejo, untuk menelusuri kejadiannya kapan, dimana dan siapa saja supaya lengkap. Kalau sudah selesai dikirim form pengawasannya ke Bawaslu untuk,"ungkap Ade saat dikonfirmasi Suara.com pada Kamis (5/3/2020).

Selain itu, Bawaslu juga meminta pihak kecamatan untuk menelusuri beberapa orang yang menggunakan seragam aparat sipil negara (ASN) dalam video tersebut.

Baca Juga:Jelang Pilkada Solo, Gibran Didatangi Wali Kota Surabaya Risma

"Kita sudah sampai ke Kecamatan Kadu Hejo. Apakah betul itu ASN? Kalau benar hal tersebut akan segara ditelusuri. Biar informasi lengkap ke kitanya," ujarnya.

Ade menegaskan, seorang kepala desa dilarang berpihak dalam politik praktis yang dapat menguntungkan atau merugikan beberapa pihak baik saat Pilpres dan Pilkada. Hal itu kata Ade sudah diatur dalam undang-undang Desa.

"Intinya kepala desa tidak boleh berpihak, baik pada saat Pilpres maupun pada Pilkada, itu kan ada di aturan Undang-undang desa. Tidak boleh melakukan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Kita masih kaji apakah ada unsur ke situ atau enggak,"tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Mandalasari Yudi Kusnandar membantah video yang beredar saat pembagian kartu BPJS kepada warga sebagai bentuk dukungan terhadap Bupati Pandeglang Irna. Menurutnya, ucapan dalam video tersebut hanya ucapan terimakasih yang dibuat untuk bupati Irna terkait program BPJS yang sudah disalurkan ke warganya.

"Itu ucapan terimakasih kepada Bupati Pandeglang karena program BPJS tahap kedua sudah tersalurkan. (Redaksi) lanjutkan juga (maksudnya) lanjutkan program BPJS-nya, soalnya warga Mandalasari masih banyak yang memerlukan BPJS," kata Yudi saat dihubungi melalui sambungan telpon kepada Suara.com pada Kamis (4/3/2020).

Baca Juga:Vokalis Jamrud Krisyanto Maju Pilkada Pandeglang, Begini Kata Pengamat

Terkecuali, kata Yudi, dirinya mengajak warga untuk mendukung Irna dua periode baru bisa dikatakan bentuk dukungan. Disini lain, saat ini Irna masih menjabat sebagai Bupati Pandeglang belum mendaftarkan diri jadi peserta pemilu.

"Salah tangkap (isi video) itu, kecuali saya (mengatakan) mari kita dukung Ibu Irna dua periode, baru (bentuk dukungan). Kan Ibu Irna belum mencalonkan, masih Bupati Pandeglang. Terus belum ada nomornya, gimana mau ada nomornya orang belum daftar, masih jadi bupati Pandeglang,"bebernya.

"Itu hanya ucapan terimakasih dari masyarakat penyaluran BPJS sudah turun. Terus lanjutkan, lanjutkan program BPJS ini jangan sampai di sini karena masih banyak warga yang belum mendapatkan BPJS," tambahnya.

Yudi juga membenarkan ada beberapa ASN yang hadir dalam video tersebut. Menurutnya, ASN tersebut hadir sebagai bentuk pendampingan dari pihak kecamatan Kadu Hejo untuk memastikan penyaluran BPJS tersebut sampai kepada masyarakat.

"Itu dari pendamping kecamatan, kita harus manggil, harus terlibat jika benar kartu BPJS ini disalurkan kepada masyarakat,"terangnya.

Yudi juga menanggapi langkah Bawaslu Pandeglang yang tengah melakukan kajian terkait videonya. Yudi tetap pada pada pernyataan awal, jika ucap warga dalam video tersebut sebagai ucapan terimakasih kepada Bupati Irna. Diakuinya saat ini belum mengetahui jika Irna akan maju kembali, terkecuali ada dua bakal pasangan calon dari jalur independen.

"Yang tadi itu, bahwa video itu ucapan warga kepada bupati karena kartu BPJS tahap dua sudah turun. Belum (tahu Bupati Pandeglang akan mencalonkan lagi) saya baru dengar baru dua saja yang mencalonkan. Kan yang independen gak ada masalah karena hanya minta dukungan KTP, kenapa saya bikin video dipermasalahkan dukungan, kecuali saya mendukung bu Irna,"tandasnya.

Dari dua video tersebut, Video pertama yang berdurasi 20 detik itu diambil saat penyaluran bantuan sembako disebuah agen penyalur program sembako di Desa Palurahan, Kecamatan Kadu Hejo, turut terpasang foto Bupati dan wakil Bupati Pandeglang dalam sebuah spanduk.

Dalam video itu diduga kepala Desa Palurahan Didi Adhi Patra mengarahkan penerima bantuan program sembako untuk memberikan dukungan kepada Bupati Irna dua periode.

"Kami masyarakat Desa Palurahan Penerima bantuan sembako siap mendukung Ibu Irna dua periode lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan," begitu bunyi dalam video tersebut.

Pada video kedua yang berdurasi 19 detik, hal itu terjadi di Desa Mendala Sari, Kecamatan Kadu Hejo. Dalam video itu selain warga ada beberapa orang berseragam ASN juga memberikan dukungan kepada Irna dua periode saat pembagian kartu BPJS.

"Kami masyarakat Mandalasari, Kecamatan Kadu Hejo mengucapkan terimakasih kepada ibu Bupati Pandeglang salam dua jari, lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan," katanya.

Kontributor : Saepulloh

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini