Selain permasalahan lahan pertanian di atas tanah Kemenkumham, Wali Kota Tangerang dengan Menkumham juga berselisih dengan lahan Fasos dan Fasum yang seharusnya diserahkan ke Pemkot Tangerang. Kata Arief, ihwal lahan Fasos dan Fasum ini dirinya sudah lama berkoordinasi dengan pihak Kemenkumham.
"Kita sudah melakukan rapat terkait masalah ini. Bahkan kita sampai buat surat ke presiden 4 Maret untuk ditindaklanjuti di staf kepresidenan. Tapi setelah rapat dengan pihak terkait di sana hasilnya selalu deadlock," kata Arief.
Arief mengaku sejak dirinya menjabat sebagai Wali Kota Tangerang 2014 lalu, Pemerintah Kota Tangerang sudah melayangkan surat permohonan atas penyerahan Fasos dan Fasum. Namun begitu Pemkot Tangerang tidak pernah mendapat kejelasan masalah ini.
"Karena dari pertemuan 2014 dulu, itu sudah dilakukan permohonan, 2016 juga. Bahkan progresnya sudah mengukur tanah. Terus 2016 sudah kita tunjukan ke presiden, tapi belum ada kejelasan, saya tidak tahu apa alasan mereka. Kita terus surati," katanya lagi.
Baca Juga:Wali Kota Tangerang Pastikan Stop Layanan di Kantor Kemenkumham
"Semua itu sudah kita lakukan tapi nyatanya sekarang sudah 2019 gak tuntas juga, jadi sebenarnya belum ada itikad (memberikan Fasos dan Fasum)," imbuh Arief.
Kontributor : Muhammad Iqbal
