SuaraBanten.id - Beberapa waktu terakhir nama Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu santer disebut bakal menjadi calon menteri dalam kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Lantaran dalam agenda Silaturahmi Aktifis 1998 yang dihadiri Presiden Jokowi pada Minggu (16/6/2019) menyebut bakal mengangkat aktifis '98 menjadi menteri.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengingatkan Adian untuk kembali kepada tujuan reformasi yang didengungkan pada tahun 1998 bersama mahasiswa dan rakyat.
"Ada tujuan lebih penting dari politik elektoral atau pemilu hari ini, tujuan bernegara kita sudah sampai mana? (Apakah) Dia menjalankan tujuan negara enggak untuk kepentingan masyarakat kita, untuk negara kita? Kalau enggak, ini sejarah buruk buat sejarah bangsa. Tapi akan teruji setelah dia memimpin," kata Desmond usai halal bihalal DPD Partai Gerindra Banten, di Kota Serang pada Sabtu (22/06/2019).
Sebagai kawan sesama aktifis reformasi, Desmond mendoakan semoga keinginan Adian Napitupulu menjadi menteri di era Pemerintahan Jokowi terkabul.
Baca Juga:Politisi Gerindra Ini Anggap Kecurangan Pemilu Seperti 'Kentut'
"Semoga. Karena yang akan dipilih jadi menteri itu sebenarnya adalah sekretaris saya, sekjen saya," terangnya.
Lebih jauh, Desmond bercerita masih memiliki hubungan baik dengan mantan aktifis forum kota (Forkot) tersebut, meski berbeda pandangan politik. Bahkan, kata Desmond, Adian masih memanggilnya dengan sebutan 'dir' dan 'direktur'.
"Sampai hari ini, dia panggil saya dir, direktur. Di masa lalu, dia sekjen," terangnya.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi mengemukakan selama 21 tahun reformasi berjalan, namun aktivis 98 yang terjun ke dunia politik baru menjabat sebagai anggota DPR hingga kepala daerah.
Sontak peserta halal bihalal langsung menyerukan nama Adian Napitupulu yang menjadi ketua pelaksana kegiatan halal-bihalal untuk menjadi menteri. Meski nama Adian sudah disebut peserta, Jokowi enggan menyebut nama yang akan menjadi Menteri dari kalangan aktivis '98.
Baca Juga:Hak Prerogatif Presiden, Wiranto Tak Masalah Aktivis 98 Jadi Menteri Jokowi
Menurut Jokowi, Aktivis '98 sebenarnya berpotensi memangku jabatan di pemerintahan seperti di jabatan BUMN ataupun duta besar, melalui proses dan kompetensi yang mumpuni.
Kontributor : Yandhi Deslatama
