- Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, mengkritik pelaksanaan otonomi daerah yang dianggap belum berjalan penuh saat peringatan hari jadi di Banten.
- Dimyati menyoroti ketidakkonsistenan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilai masih tumpang tindih serta perlu segera dievaluasi.
- Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan kinerja internal agar pemerintah pusat lebih percaya dalam memberikan kewenangan pengelolaan urusan secara lebih luas.
SuaraBanten.id - Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXX tahun 2026 di Provinsi Banten diwarnai kritik tajam dari Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah.
Ia secara terbuka menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, khususnya terkait tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, belum berjalan penuh.
Kritik ini disampaikan Dimyati usai upacara Hari Otonomi Daerah XXX 2026 di Pendopo Gubernur Banten, Senin (27/4/2026), memicu perdebatan penting mengenai arah desentralisasi di Indonesia.
Konsep otonomi daerah sejatinya lahir sebagai solusi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui desentralisasi.
Tujuannya adalah agar pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.
Namun, Dimyati Natakusumah melihat praktik di lapangan belum konsisten.
"Ada kewenangan yang kembali ditarik ke pusat. Kita tetap mengikuti aturan, tapi kondisi ini perlu evaluasi,” tegasnya, dilansir dari BantenNews -jaringan Suara.com, Selasa (28/4/2026).
Ia meminta pemerintah pusat menata ulang pembagian kewenangan agar tidak menimbulkan tumpang tindih. Menurutnya, daerah harus memegang peran lebih luas dalam mengelola urusan di luar sektor strategis.
“Selain hukum, pertahanan, keamanan, agama, dan luar negeri, seharusnya daerah mengelola kewenangan lainnya,” ujarnya.
Baca Juga: Filosofi 'Gunung Ulah Dilebur': Pesan Kuat 1.552 Warga Baduy dalam Seba 2026 untuk Penyelamatan Bumi
Dimyati juga menyinggung faktor internal daerah yang ikut memicu kondisi ini. Ia menilai, sebagian daerah gagal menjalankan kewenangan secara optimal sehingga pusat kembali mengambil alih.
“Ada daerah yang tidak maksimal, itu memicu desentralisasi berjalan setengah hati,” katanya.
Ia menekankan pentingnya kepercayaan kepada daerah untuk mengembangkan potensi masing-masing tanpa intervensi berlebihan dari pusat.
“Kita harus memberi ruang kepada daerah agar bisa berkembang dan mengelola potensinya sendiri,” tutupnya.
Berita Terkait
-
Filosofi 'Gunung Ulah Dilebur': Pesan Kuat 1.552 Warga Baduy dalam Seba 2026 untuk Penyelamatan Bumi
-
5 Rekomendasi Wisata Alam Pandeglang 2026 Wajib Kamu Kunjungi, Surga Tersembunyi di Ujung Jawa
-
Waspada! 24 Warga Badui Digigit Ular Mematikan Sejak Awal Tahun
-
Pemilik Kendaraan Listrik di Banten Merapat! Simak 4 Poin Penting Kebijakan Bebas Pajak
-
Datangi Gubernur, Ribuan Warga Badui Desak Kelestarian Hutan Lindung Banten Tetap Terjaga
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
Terkini
-
Pelanggaran Fatal Terungkap! 6 Fakta di Balik Penangguhan 41 Dapur Makan Bergizi Gratis di Tangsel
-
Pemkot Tangsel Terjunkan Satgas Percepatan MBG untuk Berantas SPPG Bandel
-
41 SPPG di Kota Tangsel Kena Suspend, Dari Menu MBG Tak Layak Konsumsi hingga Manipulasi Harga
-
Nasib Guru Ngaji, Marbot dan Pemandi Jenazah di Serang: Insentif Tertahan Sejak 2025
-
Lawan Hoaks! Siswa MA Al-IAnah Cilegon Diminta Jadi Garda Terdepan di Media Sosial