Andi Ahmad S
Selasa, 28 April 2026 | 14:45 WIB
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah. (ist)
Baca 10 detik
  • Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, mengkritik pelaksanaan otonomi daerah yang dianggap belum berjalan penuh saat peringatan hari jadi di Banten.
  • Dimyati menyoroti ketidakkonsistenan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dinilai masih tumpang tindih serta perlu segera dievaluasi.
  • Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan kinerja internal agar pemerintah pusat lebih percaya dalam memberikan kewenangan pengelolaan urusan secara lebih luas.

SuaraBanten.id - Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXX tahun 2026 di Provinsi Banten diwarnai kritik tajam dari Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah.

Ia secara terbuka menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, khususnya terkait tarik-menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, belum berjalan penuh.

Kritik ini disampaikan Dimyati usai upacara Hari Otonomi Daerah XXX 2026 di Pendopo Gubernur Banten, Senin (27/4/2026), memicu perdebatan penting mengenai arah desentralisasi di Indonesia.

Konsep otonomi daerah sejatinya lahir sebagai solusi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui desentralisasi.

Tujuannya adalah agar pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Namun, Dimyati Natakusumah melihat praktik di lapangan belum konsisten.

"Ada kewenangan yang kembali ditarik ke pusat. Kita tetap mengikuti aturan, tapi kondisi ini perlu evaluasi,” tegasnya, dilansir dari BantenNews -jaringan Suara.com, Selasa (28/4/2026).

Ia meminta pemerintah pusat menata ulang pembagian kewenangan agar tidak menimbulkan tumpang tindih. Menurutnya, daerah harus memegang peran lebih luas dalam mengelola urusan di luar sektor strategis.

“Selain hukum, pertahanan, keamanan, agama, dan luar negeri, seharusnya daerah mengelola kewenangan lainnya,” ujarnya.

Baca Juga: Filosofi 'Gunung Ulah Dilebur': Pesan Kuat 1.552 Warga Baduy dalam Seba 2026 untuk Penyelamatan Bumi

Dimyati juga menyinggung faktor internal daerah yang ikut memicu kondisi ini. Ia menilai, sebagian daerah gagal menjalankan kewenangan secara optimal sehingga pusat kembali mengambil alih.

“Ada daerah yang tidak maksimal, itu memicu desentralisasi berjalan setengah hati,” katanya.

Ia menekankan pentingnya kepercayaan kepada daerah untuk mengembangkan potensi masing-masing tanpa intervensi berlebihan dari pusat.

“Kita harus memberi ruang kepada daerah agar bisa berkembang dan mengelola potensinya sendiri,” tutupnya.

Load More