Pansus LKPj Bongkar Borok Pemkot Cilegon: Angka Pengangguran dan Kematian Ibu Melonjak

SuaraBanten.id - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Cilegon tahun 2025 terus menjadi sorotan dan menuai kritik tajam dari berbagai pihak.

Setelah sebelumnya publik menyoroti kejanggalan dalam penyusunan dokumen, kini kritik lebih dalam datang dari Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj, Rahmatulloh.

Ia secara blak-blakan membongkar persoalan pada Indikator Makro Pembangunan Daerah, yang dinilai gagal dicapai oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dalam setahun terakhir.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon gagal mencapai sejumlah target penting dalam setahun terakhir.

Rahmatulloh membeberkan, Pemkot menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,08 persen, namun angka itu justru naik menjadi 7,41 persen.

Pemkot juga menargetkan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 72 per 100.000 kelahiran hidup, tetapi realisasinya mencapai 98,76 persen dengan delapan kasus kematian.

Ia juga mengungkap kegagalan di sejumlah sektor lain. Target pertumbuhan kunjungan wisatawan sebesar 3,1 persen berubah menjadi minus 1,65 persen. Penanganan kawasan kumuh yang ditargetkan 11,26 persen tidak bergerak sama sekali alias 0 persen.

Anggaran Responsif Gender (ARG) hanya mencapai 2 persen dari target 5 persen. Sementara itu, penambahan nilai aset tetap hanya menyentuh 3,42 persen dari target 20 persen.

“Sejumlah indikator ini jelas menunjukkan kegagalan capaian,” katanya, dilansir dari BantenNews -jaringan Suara.com, Kamis (23/4/2026).

Baca Juga: Bermasalah! 20 SPPG di Banten Kena Suspend, Terbanyak di Lebak dan Pandeglang

Meski begitu, Rahmatulloh mengakui Pemkot mencatat beberapa capaian positif. Pemkot berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menekan angka kemiskinan, menjaga pertumbuhan ekonomi, meratakan Gini Rasio, dan mengendalikan inflasi.

Namun, ia menilai, capaian tersebut bertolak belakang dengan kondisi riil. Rahmatulloh menyoroti turunnya investasi di tengah kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), lonjakan pengangguran, serta meningkatnya kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak inklusif. Pertumbuhan lebih banyak ditopang konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, bukan investasi produktif yang menyerap tenaga kerja. Bahkan bisa jadi ada kekeliruan dalam perhitungan PDRB,” ungkapnya.

Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Cilegon Robinsar menyatakan siap menerima seluruh masukan. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menindaklanjuti setiap catatan Pansus secara konkret.

“Saya tidak ingin ini hanya berhenti di atas kertas. OPD harus menindaklanjuti catatan dengan serius, bukan sekadar seremonial. Kalau perlu, tempelkan rekomendasi di kantor sebagai pengingat,” ujarnya.