TPD Ganjar-Mahfud Minta Simulasi Pilpres 2024 Banten Diulang, Kertas Suara Cuma Cantumkan Dua Calon

SuaraBanten.id - Simulasi pemilihan presiden atau Pilpres 2024 di beberapa kota kabupaten di Banten yang hanya mencantumkan dua calon menjadi sorotan Tim Pemenangan Daerah (TPD) Pasangan Calon (Paslon) Ganjar Pranowo - Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) Banten.

TPD Ganjar-Mahfud Banten meminta KPU Banten mengulang simulasi pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara Pemilu 2024.

Permintaan tersebut karena pada simulasi yang sudah dilakukan kertas suara simulasi hanya mencantumkan dua pasang calon (Paslon) saja.

Hal tersebut mencuat usai Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Banten mempertanyakan simulasi pemungutan dan penghitungan yang dilakukan KPU Kabupaten Kota yang hanya terdapat dua paslon pada dummy surat suara saat simulasi.

Baca Juga: Tak Masuk Kerja, Warga Citerep Ditemukan Tewas Dalam Tertelungkup di Kontrakan

Bawaslu juga sempat memberi pandangan soal simulasi pemilu tersebut tidak sesuai fakta lantaran pada Pilpres kali ini terdapat tiga paslon yakni Anies-Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo- Mahfud MD.

Direktorat Isu Strategis dan Narasi Politik TPD Provinsi Banten Ganjar-Mahfud, Yeremia Mendrofa mengatakan, ia mengusulkan KPU kembali melakukan simulasi ulang Pemilu 2024 agar memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana tata cara memilih yang benar.

"Kami di berbagai daerah sudah melakukan protes. Dan kami minta agar KPU melakukan simulasi ulang yang sesuai kondisi yang ada," kata Yeremia dikutip dari Bantennews (Jaringan SuaraBanten.id), Jumat (5/1/2024).

Yeremia juga membahas dalih KPU soal simulasi tersebut karena contoh surat suara dicetak sebelum penetapan tiga paslon capres cawapres tidak bisa menjadi alasan.

"Tidak bisa (dibenarkan-red). Kalau cetak (contoh surat suara) sebelum (ada paslon) itu salah. Kan yang menetapkan paslon juga KPU," ungkapnya.

Baca Juga: Bawaslu Banten Ungkap Pengiriman Logistik Pemilu 2024 Tanpa Pengawalan, Cuma Diantar Sopir

Yeremia menegaskan, KPU harus bersikap profesional dan netral sehingga pemilu berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Profesionalisme KPU juga dapat dilihat dari pelaksanaan simulasi yang dilaksanakan KPU.

"Jangan sampai pelaksanaan simulasi tidak sesuai kondisi yang ada. Simulasi itu kan melaksanakan praktik sesuai dengan kondisi sebenarnya, di mana (Pilpres 2024-red) ada tiga paslon, jadi kertas suaranya juga ada tiga paslon sehingga tidak salah," ujar Ketua Komisi V DPRD Banten itu.

Menurut Yeremia, simulasi pemilu yang hanya mencantumkan dua paslon bisa menimbulkan persepsi yang salah pada masyarakat ketika pelaksanaan 2024 mendatang.

"Simulasi ini menimbulkan persepsi di masyarakat yang gaduh, sehingga KPU perlu lakukan evaluasi dengan simulasi yang semestinya yakni mencantumkan tiga paslon," katanya.

Ia juga menegaskan simulasi Pemilu 2024 menjadi sarana pendidikan untuk memberi pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang tata cara memilih.

"Kalau simulasinya dilaksanakan tidak benar, bagaimana nanti jalannya pemilu. Ini akan membingungkan masyarakat saat pemilihan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Banten Mohammad Ihsan menjelaskan, simulasi pemungutan dan penghitungan suara salah satunya bertujuan untuk mengedukasi PPK dan PPS.

Simulasi dilakukan agar mereka mendapatkan referensi untuk disampaikan ke petugas KPPS yang akan ditetapkan pada 24 Januari 2024. Sebab, KPPS harus diberikan pemahaman yang utuh.

"Simulasi ini juga menerangkan secara detail bagaimana memberikan pelayanan di tempat pemungutan suara (TPS) untuk masyarakat atau pemilih yang memiliki hak suara," ungkap Mohammad Ihsan.

Kata dia, simulasi ini juga untuk memberikan gambaran nyata di lapangan tentang pencegahan dini dan mitigasi masalah yang muncul.

Mohammad Ihsan mengungkapkan, melalui monitoring pelaksanaan simulasi tungsura tersebut juga turut memastikan bahwa dari enam tahapan yang akan disimulasikan.

Lebih lanjut, Ihsan Memastikan surat suara yang dipakai merupakan surat suara yang dirancang khusus untuk keperluan simulasi.

Karenanya, surat suara tersebut tidak menggunakan simbol, warna dan unsur lain yang melekat pada
peserta pemilu yang sesungguhnya agar tidak disalahgunakan untuk membangun persepsi pemilih untuk memilih calon tertentu.

"Substansi kegiatan simulasi ini untuk pembelajaran terkait logistik pemilu di TPS, tata cara pemungutan dan penghitungan suara, penggunaan Sirekap," ucapnya.

"Kemudian mengukur durasi sebagai antisipasi waktu, dan fasilitas yang dibutuhkan TPS, mitigasi TPS rawan bencana, maka simulasi ini digunakan untuk memberikan gambaran utuh," sambung Ihsan.