SuaraBanten.id - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) 2022 pada masyarakat Provinsi Banten yang terdampak kenaikan harga BBM diperepat. Hal tersebut diungkapkan Pj Gubernur Banten Al Muktabar saat menghadiri penyerahan BLT BBM di Kota Tangerang.
Kata Al Muktabar, Pemprov Banten sudah menyalurkan bantuan kepada 2.409 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ia bersama seluruh unsur Forkopimda dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota menyalurkan BLT di tiga titik untuk wilayah Tangerang Raya.
"Kita sudah menyerahkan secara simbolis kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, di mana jumlahnya masing-masing 100 KPM," katanya.
Dikatahui, penyerahan BLT BBM di Kota Tangerang diserahkan di Kantor Samsat Cikokol, Kota Tangerang Selatan di Kantor Samsat Serpong, dan Kabupaten Tangerang di Kantor Samsat Balaraja.
Al Muktabar mengungkapkan, percepatan penyaluran BLT BBM karena kondisi saat ini Pemerintah yang harus hadir dengan cepat untuk memastikan kondisi masyarakat menjadi lebih baik.
"Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini adalah ikhtiar yang disebut sebagai tugas Pemerintah," ungkapnya.
Al Muktabar menyebut ada dua tugas pokok pemerintah yakni, terkait pengaturan yang produknya dinamakan regulasi. Kedua terkait tugas melayani.
"Tugas kedua inilah yang saat ini sedang kita lakukan. Maka dari itu, kita semua harus maksimal dalam menjalankan. Terlebih kondisi seperti ini harus dibutuhkan percepatan dalam melayani masyarakat," ujarnya.
Meski demikian, Al Muktabar juga memastikan validitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan ini tepat sasaran dan tidak ada double penerima.
"Jadi data itu sudah valid karena berbarengan. Dalam perjalanannya kita juga terus melakukan perbaikan-perbaikan, karena kalau harus nunggu fix semua terlalu lama waktunya. jadi kita harus melakukannya dengan seoptimal mungkin," jelasnya.
Sementara itu Direktur Utama (Dirut) Bank Banten Agus Syabarudin mengatakan, penyaluran ini merupakan kerjasama antara Pemprov Banten dengan Bank Banten.
Untuk itu dirinya pastikan validasi data penerima ini tidak redundan (double) sebagaimana yang dipesankan oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
"Data-data yang sudah lengkap itu yang kita jalankan. Sehingga tidak akan double terhadap penerima bantuan dari Pusat, Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Karena basis datanya sudah terverifikasi di Dinas Sosial," ujarnya.
Agus menambahkan, sampai hari ini sudah ada sebanyak 2.409 KPM dengan rincian Kabupaten Serang 1.008 KPM, Kabupaten Tangerang 349 KPM, Kota Tangsel 754 KPM, Kota Tangerang 298 KPM, adapun untuk kamis (22/9/2022).
Untuk Kabupaten Lebak 368 KPM dan Kabupaten Pandeglang 7.887 KPM, sementara untuk Kota Serang 5051 KPM dan Kota Cilegon 319 KPM akan dilaksanakan pada har Jum’at 23 September 2022, total jumlah KPM yang mendapat bantuan sampai minggu ini sebanyak 16.034 KPM
Berita Terkait
-
Jaecoo Prioritaskan Mobil Listrik di Tengah Harga BBM Global yang Masih Tinggi
-
Mengapa WFH di Jumat Akan Kurang Efektif Tekan Konsumsi BBM?
-
5 Mobil Bekas Keluaran 2016: Tak Bikin Tekor Meski Pakai BBM Non Subsidi, Mulai 80 Jutaan
-
Ketahanan Energi RI Naik Jadi Hampir 30 Hari, Bahlil: Target 1 Bulan Segera Tercapai
-
JK Ngotot Harga BBM Naik, Wihadi DPR: Jangan Bikin Pemerintah dan Rakyat Jadi Sulit
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Video Sumpah Injak Al-Quran di Malingping Viral, MUI Lebak: Itu Haram
-
Viral di Lebak! Demi Buktikan Tak Mencuri Bedak, Wanita Dipaksa Injak Al-Qur'an
-
Catat! Tidak Semua ASN Banten Bisa WFH Hari Jumat
-
Oknum ASN Satpol PP Cilegon Nyambi Jadi Pengedar Sabu, Polisi Sita 78 Paket Siap Edar
-
Pecat Ketua RW Sepihak, Kepala Desa Curug Wetan Dilaporkan ke Ombudsman