100 Hari Kerja PJ Gubernur Banten, Persoalan PPDB dan Sekolah Metaverse Disorot

SuaraBanten.id - Permasalahan terakait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK/SKh Negeri serta rencana pembangunan sekolah metaverse jadi sorotan dalam diskusi refleksi 100 hari kerja Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.

Diskusi tersebut digelar Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) di salah satu kafe di Kota Serang, Provinsi Banten, Rabu (24/8/2022). Diskusi tersebut turut dihadiri akademisi, aktivis mahasiswa, pegiat ekonomi kreatif dan jurnalis.

Dalam diskusi tersebut, Koordinator KMSB, Uday Suhada mengungkapkan, sejak menjabat hingga kini sudah 100 hari lebih masa kepemimpinan Pj Gubernur Banten Al Muktabar, masih belum ada kebijakan yang besinggungan dengan masyarakat. Salah satunya, pelaksanaan PPDB yang masih amburadul.

“Catatan pertama soal PPDB. Ini masih amburadul. Belum ada perbaikan sistem, padahal PPDB ini sudah beberapa kali dilaksanakan. Tapi masih saja ada masalah,” kata Uday.

Uday juga menganggap pelaksanaan pendidikan di Banten belum maksimal. Salah satunya, masih banyak jabatan kepala sekolah yang dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

“Belum lagi para Kepala SMK, SMA, SKh, yang digantung sejak 2019 oleh Gubernur WH kala itu. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan akan maksimal kalau para Kepseknya saja diisi Plt? Belum lagi para Pengawas Sekolah dan para Kepala TU nya, semua digantung,” ungkapnya.

Selain itu, terkait sekolah metaverse, Uday menilai, untuk membangun sekolah tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar.

“Tapi informasi yang saya dapat sekolah (metaverse) tidak jadi (dibangun). Malah sekarang jadi sekolah terbuka (berbasis digital). Dan ini bukan hal baru, di semua provinsi juga sudah ada,” ujarnya.

Sementara itu, akademisi Untirta, Firman Venayaksa mengatakan, untuk menciptakan sekolah metaverse membutuhkan infrastruktur yang sangat mahal.

Baca Juga: Viral Wanita Ini Hina Orang Banten, Sebut Tidak Ada Orang Cantik dan Ganteng, Netizen: Ngaca Dulu Mba!

“Tapi nyatanya sekolah metaverse akhirnya diganti dengan sekolah terbuka berbasis digital. Seharusnya, Pak Pj Gubernur lebih fokus membenahi sistem pendidikan di Banten,” pintanya.

Sementara, Sekretaris Aliansi BEM se-Banten, Zidan menilai, Pj Gubernur jangan kegenitan. Dirinya meminta pada masa transisi, Pj Gubernur lebuh fokus pada RPD.

“Fokud ke yang penting-penting saja,” ujarnya.