SuaraBanten.id - Puluhan pengusaha dan konsultan yang belum mendapat pembayaran atas jasa kontruksi mereka di Bidang Bina Marga DPU-TR pada tahun anggaran 2021 silam dikumpulkan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPU-TR) Kota Cilegon pada Selasa (23/8/2022).
Namun, bukannya menjadikan peristiwa gagal bayar itu sebagai evaluasi, pertemuan itu malah menuai kekesalan penyedia lantaran DPU-TR dipandang tidak mampu memberi solusi dan tuntutan atas kerugian yang mereka alami lantaran pekerjaan yang belum dibayarkan hingga saat ini.
“Jawaban dari DPU bukan memberikan solusi. Karena tuntutan kami itu cuma kapan akan dibayarkan, lalu solusinya apa sampai akhirnya kami merugi sekarang. Tapi kan tidak ada solusi,” ungkap Joni Hasibuan, salah seorang penyedia usai melakukan pertemuan di kantor Aula DPU-TR Cilegon.
Sebelumnya diberitakan, sekira 80 paket pekerjaan tahun 2021 lalu belum dibayarkan dengan total nilai sekira Rp14,2 miliar.
Karena pekerjaan yang tak kunjung dibayarkan itu, penyedia dan konsultan terpaksa menelan pil pahit lantaran tetap harus menanggung beban bunga atas pinjaman modal usaha dari perbankan maupun penyedia material yang tidak memberikan toleransi atas persoalan itu.
Kabarnya para penyedia juga akan menempuh sikap tegas, terlebih Pemkot Cilegon hanya menjamin pembayaran sesuai kontrak pekerjaan saja pada Anggaran Perubahan tahun 2022 ini dengan mengabaikan kerugian yang dialami penyedia.
“Kalau pihak dinas tidak memberikan solusi, maka kami akan layangkan somasi sebagai sebuah informasi bahwa inilah yang terjadi,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPU-TR Cilegon, Tb Heri Mardiana memastikan ia selama ini sudah berupaya maksimal agar persoalan ini segera dituntaskan dan tidak ada lagi pihak yang saling menyalahkan.
“Kan sudah sebuah risiko yang namanya usaha, tidak mesti untung, ada kalanya rugi. Namanya juga usaha, jadi kalau tidak mau rugi ya jangan usaha, kan begitu,” kata Heri.
Baca Juga: Tabrak Ekor Truk di Fly Over Prisma Serang, Pedagang Jagung Keliling Tewas
Lebih lanjut, Heri menyebut persoalan yang dialami para penyedia sesungguhnya bukan hal yang sengaja dilakukan pihaknya.
“Tapi ini bukan ada faktor yang disengaja. Tidak ada kepentingan sama sekali. Sepanjang apa yang bisa kami perbuat untuk meringankan penyedia, kami lakukan,” ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
Janji Bakal Berubah, Ahmad Sahroni Muncul Lagi ke Publik Usai Insiden Rumah Dijarah
-
Cikande Ditetapkan Sebagai Daerah Terpapar Radiasi
-
Penghitungan Belum Rampung, KPK Sebut Kerugian Negara Gegara Kasus Haji Lebih dari Rp1 Triliun
-
Waduh, Fenomena Galbay di Pinjol Picu Perceraian Pasutri
-
Tren Penindakan Korupsi 2024 Anjlok, Kerugian Negara Justru Meroket
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Momen Horor Pernikahan di Tangsel: Mobil Klasik Pembawa Pengantin Tiba-tiba Jadi Abu
-
Viral MBG Ditolak! Wali Murid SD 'Anak Pajero' Serang Protes: Kenapa Harus Sekolah Kami?
-
Menteri Keuangan Purbaya Mengguncang Senayan, Ungkap Janji 7 Kilang Hanya 'Nol Besar'
-
Triliunan Rupiah! Segini Biaya Dibutuhkan Tangerang Bangun PSEL
-
AgenBRILink Jadi Ujung Tombak Transformasi Layanan Keuangan BRI di Wilayah 3T