SuaraBanten.id - Kabar pegawai non ASN atau honorer bakal dihapuskan pada 2023 mendatang menjadi keresahan banyak pihak. Sebelumnya, tenaga honorer menuding Pj Gubernur Banten Al Muktabar tak memenuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama.
Namun, Al Muktabar menegaskan Pemprov Banten sangat serius menangani isu penghapusan honorer pada 2023 mendatang itu. Kata dia, Pemprov Banten berjuang agar bagaimana honorer tetap dipertahankan sesuai aturan perundang-undangan.
Hal tersbut tertuang dalam kebijakan penghapusan tenaga honorer yang merupakan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam PP tersebut, masa kerja honorer diatur hingga tahun 2023.
Dalam berbagai pertemuan khusus soal tenaga honorer menjadi pembahasan. Seperti pada pertemuan-pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), bahkan oleh Pemerintah Pusat.
"Beberapa waktu yang lalu kita melakukan pertemuan khusus. Salah satu pembahasan yang menjadi konsentrasi bersama itu terkait persoalan honorer," ungkap Al Muktabar usai di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Banten, Selasa (26/7/2022).
Kata Al Muktabar, seluruh Kepala Daerah di Indonesia mengalami persoalan yang sama terkait honorer. Karenanya, ia ingin mendapatkan penyelesaian solusi terbaik dari Pemerintah.
Menurutnya, pada dasarnya peran honorer sangat penting sekali dalam menunjang berjalannya roda pemerintahan di Provinsi Banten.
"Saat ini kami masih menunggu solusi penyelesaiannya dari Pemerintah Pusat yang komprehensif dan mendapat formula penyelesaian yang permanen juga sesuai aturan perundang-undangan," ujarnya.
Lebih lanjut, Al Muktabar selalu mengingatkan seluruh rekan-rekan honorer untuk bersabar. Karena ini bukan masalah Pemprov Banten saja, tetapi juga daerah lain.
Baca Juga: Bupati Serang Ungkap Duka Atas Kecelakaan Odong-odong Tertabrak Kereta Api
"Tentu Pemerintah akan memikirkan secara sungguh-sungguh," imbuhnya.
Al Muktabar pun mengimbau seluruh pegawai honorer di lingkungan Pemprov Banten untuk tetap bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing.
"Karena kami juga berjuang supaya rekan-rekan bisa tetap dipertahankan sesuai aturan perundang-undangan," pungkasnya.
Kontributor : Firasat Nikmatullah
Berita Terkait
-
BPBD Lebak Naikkan Status Siaga Banjir, Warga di Bantaran Sungai Ciujung Diminta Waspada
-
DPRD Lebak Dorong Penindakan Tambang Ilegal demi Cegah Bencana Ekologi
-
Gubernur Banten: Tingkat Pengangguran Masih Tinggi, Penataan Ulang Pendidikan Vokasi Jadi Prioritas
-
Gaji Sopir MBG Lebih Tinggi dari Guru Honorer, JPPI: Lebih Rasional Jadi Sopir!
-
UMK Tangerang Tertinggi, Ini Daftar Upah Kota dan Kabupaten di Banten 2026
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Bogor dan Serang Kompak 'Tutup Pintu' untuk Sampah Kiriman Tangsel
-
Awal Tahun yang Kelam bagi Kades Sidamukti: Jadi Tersangka Korupsi Usai Tilap Uang Negara Rp500 Juta
-
Khianati Kepercayaan Majikan, ART Asal Lampung Nekat Culik Bayi Demi Tebusan Hutang
-
Kawasan Baduy Dalam Ditutup untuk Wisatawan Selama 3 Bulan Mulai 20 Januari 2026
-
Hanya 4 Menit Sampai Rumah, Politisi PKS Cilegon Tak Sangka Panggilan Video Jadi Kabar Duka Anaknya