SuaraBanten.id - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah baru-baru ini menyinggung soal politisasi BUMN menjelang Pemilu 2024. Pernyataan soal BUMN tersebut diungkapkan melalui akun Twitter pribadinya @Fahrihamzah.
Fahri Hamzah awalnya mengomentari Menteri BUMN Erick Thohir yang yang mengancam untuk membuat daftar hitam atau blacklist mitra perusahaan pelat merah yang bandel atau tidak taat aturan.
Menanggapi pernyataan Erick tersebut, Fahri Hamzah malah menyebut pihak yang sebenarnya bandel adalah BUMN. Menurutnya, hal tersebut dapat dilihat dari tunggakan hutang BUMN yang tersebar di banyak tempat.
"Pak @erickthohir lupa bahwa yang bandel itu adalah BUMN. Ngutang di mana-mana nggak bayar di mana-mana. Kalau bermasalah pajak minta keringanan, kalau punya masalah hukum dengan Mitra minta tolong Kejaksaan dan polisi. Semua untuk kepentingan Kongkalikong kiri kanan..!," tulis Fahri Hamzah, Selasa 10 Mei 2022 lalu.
Terkait hal itu, Fahri Hamzah juga menyinggung keadaan BUMN yang sudah hancur malah menyalahkan perusahaan mitra.
"BUMN sudah ancur-ancuran. Tiba2 nyalain mitra.. Hari gini... (emote ketawa)," ungkap Fahri Hamzah.
Lebih lanjut, Fahri Hamzah juga menyinggung kesalahan besar soal mengizinkan orang yang mengendalikan Kementerian BUMN berkampanye untuk pemilu yang akan datang.
"Adalah kesalahan yang besar memberikan ijin kepada orang yang mengendalikan Kementerian BUMN untuk berkampanye untuk pemilu yang akan datang. Karena Kementerian tersebut punya jaringan lebih luas daripada pemerintah pusat. Sangat berpotensi disalahgunakan!," ujar Fahri Hamzah melanjutkan.
Fahri Hamzah juga menyebut Kementerian BUMN punya jaringan yang lebih luas ketimbang pemerintah pusat dan sangat berpotensi disalahgunakan. Menurutnya, politisasi BUMN merupakan bahaya laten.
Baca Juga: Laba Untung BUMN Naik dari Rp13 Triliun Menjadi Rp90 Triliun dalam Tiga Tahun
"Kentara sekali cara kerja menyehatkan dan menyelamatkan BUMN dengan cara konsolidasi besar2an demi fokus dan Sehatnya BUMN, dibanding kerja yang niatnya adalah menggunakan jaringan BUMN yang luas untuk popularitas dan kampanye politik. Politisasi BUMN adalah bahaya laten!," tegasnya.
Berita Terkait
-
Naik 300%, Emiten Farmasi PEHA Raup Laba Bersih Rp31,60 M di Kuartal III-2026
-
Transformasi Holding BUMN Asuransi Tak Hanya Fokus Bisnis
-
Tafsir Kerugian Negara Bikin Investor Waswas, Direksi BUMN Bisa Jadi Korban
-
Kerap Jadi Alat Kriminalisasi, Perumus Kritik Penerapan Pasal UU Tipikor: Sudah Jauh Menyimpang!
-
Presiden Apresiasi Perjuangan Atlet di Asian Games, Komitmen Tingkatkan Bina Olahraga Sejak Dini
Terpopuler
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Helikopter Penerbad Mi-17 Jatuh Saat Padamkan Karhutla di Pematang Limau, Dua Personel Hilang
-
Hanya Sebulan di Istana, Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit Prabowo
-
Tersandung Skandal Penyadapan, Prabowo Pecat Listyo Sigit dari KSP dan Tunjuk Letjen Ariyo Jadi Plt
-
Nusron Wahid Diperiksa KPK Terkait Suap HGB
-
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Ricuh: Massa Bakar Pembatas Jalan, Wartawan Terhantam Batu
Terkini
-
Kapolri Mutasi Tiga Pejabat Polda Banten, Kapolresta Serang Kota Ikut Berganti
-
Kahitna dan Arsy Widianto Meriahkan "Cerita Cinta Akhir Tahun" di ibis Styles Serpong BSD City
-
Dari Ajudan Jokowi, Kapolda Banten hingga Kapolri, Listyo Sigit Kini Jadi Tersangka
-
Bendungan Karian Menyusut, Pasokan Air Irigasi di Banten Dipastikan Aman
-
Petinggi Lama PT ABM Terseret Kasus Korupsi, Direksi Baru Janji Benahi Tata Kelola Perusahaan