Fakta Baru Kasus Pemerasan di Bea Cukai Bandara Soetta Terungkap, Saksi Benarkan Pelanggaran PT SKK

SuaraBanten.id - Fakta baru kasus pemerasan di bea cukai Bandara Soetta atau Bandara Soekarno-Hatta kembali terungkap dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Serang, Banten, Rabu (11/5/2022). Dugaan pemerasan Perusahaan Jasa Penyimpanan (PJT) dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) PT SKK sebesar Rp3,5 miliar dibenarkan salah satu saksi.

Saksi Rahmat Handoko mengungkap hal tersebut di hadapan majelis hakim yang dipimpin Slamet Widodo selaku Kepala Seksi Pabean Bidang Pelayanan pada Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Dan Cukai Type C Soetta menguakapkan fakta tersebut.

Tak hanya Rahmat, Kejati Banten juga menghadirkan Kepala Seksi Pabean dan Cukai Bandara Soetta Hendra Gunawan, mantan Kasi Pabean dan Cukai 2 pada KPU Bea Dan Cukai Type C Sahat Butar-butar dalam sidang dengan agenda keterangan saksi, Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu.

Ketiga sakasi itu dihadirkan untuk memberi keterangan soal kedua terdakwa, mantan Kepala Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean pada KPU Bea dan Cukai Qurnia Ahmad Bukhori dan Vincentius Istiko Murtiadji mantan Kasi Pelayanan Pabean dan Cukai Bandara Soetta.

Baca Juga: Pasar Ciputat Terbakar, Api Menjalar Hingga Permukiman Warga

Dalam kesaksiannya, Rahmat Handoko mengaku saat ini pihaknya tengah menindaklanjuti hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) PT SKK saat kepemimpinan terdakwa Qurnia Ahmad Bukhori.

“Kami sudah tindaklanjuti (Monev temuan pelanggaran oleh PT SKK), ada beberapa yang ditindaklanjuti, dan ada beberapa yang sedang proses,” katanya di hadapan majelis hakim.

Kata Rahmat, dirinya merupakan pejabat yang baru bergabung di KPU Bea dan Cukai Type C Soetta pada Agustus 2021 lalu.

“Tahun ini belum dilakukan (Monev). Setelah kejadian belum monitoring dan evaluasi. Dari data yang ada saya belum menjabat. Tidak mengenal pak Qurnia. Pad saat kejadian tidak bertugas di Bandara Soeta,” ungkapnya.

Rahmat memaparkan, secara aturan yang tertuang dalam
Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 199, PMK 109 dan Peraturan Dirjen nomor 10 2020.

Baca Juga: Wali Kota Cilegon Bagikan Kabar Duka, Mahasiswi STIKOM Insan Unggul Meninggal Tertabrak Kereta Api

“Perizinannya, operasionalnya. Jika ada pelanggaran, dalam bentuk nota dinas dari Kepala Bidang ke kepala Kantor. Jika ada yang tidak sesuai, diberikan surat peringatan. Yang menyusun anggota, hasil evaluasi yang dilaporkan. Ada (temuan) saya tidak ingat. Kalau sesuai peraturan jika tidak ditindaklanjuti selama 30 hari dilakukan pembekuan,” jelasnya.