SuaraBanten.id - Ketua DPD Partai Demokrat Banten, Iti Octavia Jayabaya menilai bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 melanggar konstitusi. Mereka yang membuat peraturan mereka yang melanggar aturan.
"Logikanya begini, konstitusinya Dia yang buat Dia juga yang melanggar," tegas Iti Oktavia Jayabaya usai melakukan roadshow politik di salah satu hotel yang ada di Kota Cilegon, Sabtu (12/3/2022).
Menurutnya, pemilu 2024 tetap harus dilaksanakan tidak boleh ada penundaan. Meskipun, lanjut Bupati Lebak itu, saat ini kondisi pandemi Covid-19 belum berakhir.
"Jangan menjadikan alasan pandemi untuk menunda pemilu, tetap harus kita lakukan karena tidak boleh ada kekosongan, begitu juga dengan pilpres," tegasnya.
Meski negara dalam keadaan kesulitan, mulai dari penganggran dan sebagainya. Lanjut Iti, negara harus tetap bisa mengevaluasi dan memprioraitaskan kepentingan masyarakat.
"Artinya kita tetap harus memilih meskipun negara sedang kesulitan, ini demi kepentingan rakyat," tegasnya.
"Kalo kami jelas menolak penundaan pemilh karena ini melanggar konstitusi, jadi kita sebagai bangsa yang taat kepada hukum dan konstitusi harus menjalani konstitusi itu," tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa penundaan pemilu 2024 sah dilakukan jika sesuai prosedur.
Selain menegaskan penundaan pemilu adalah sah, Luhut juga menyampaikan ide perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi bukan berasal dari Jokowi. Pasalnya, menurut Luhut Panjaitan, Presiden Jokowi selama ini tidak pernah berniat memperpanjang masa jabatan.
Baca Juga: Irwan Resmi Dilantik Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat, Optimis Menangkan Pemilu di 2024
Luhut mengklaim, ada berbagai aspirasi datang dari rakyat tidak sedikit yang menginginkan Jokowi untuk menjabat kembali. Hal itu menurutnya merupakan bagian dari demokrasi.
Kontributor : Firasat Nikmatullah
Tag
Berita Terkait
-
Irwan Resmi Dilantik Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat, Optimis Menangkan Pemilu di 2024
-
Jokowi Berkemah di IKN Senin Depan, Gubernur se-Indonesia Diperintahkan Bawa Air dan Tanah
-
VIRAL! Helikopter Sampai Kendaraan Darat Pejabat Banyak Lalu Lalang ke IKN Nusantara, Warganet: Segitunya Pang
-
Luhut Klaim Dari Big Data Banyak Rakyat yang Ingin Pemilu Ditunda, Demokrat: Keinginan yang Tidak Boleh Diikuti
-
Presiden Jokowi Dijadwalkan Bakal Tonton MotoGP Mandalika
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
Lolos dari Jeratan Kasus SDN Kuranji, Laporan Terhadap Walikota Serang Budi Resmi Dihentikan
-
Viral Kapal Tongkang Buang Material di Bojonegara, DKP Banten Curiga Itu Limbah Industri
-
Berawal dari Niat Jahat Sopir dan Kernet, Bisnis Gelap Rokok Polos di Banten Berakhir di Jeruji Besi
-
Minimalisir Terpapar Pinjol, Puluhan Mahasiswa Diedukasi Literasi Keuangan
-
Komisi III Sorot Kelebihan Bayar Rp1,5 Miliar pada Proyek RSUD Cilegon: Harus Ada Pertanggungjawaban