SuaraBanten.id - PKS anjurkan poligami belakangan menjadi perhatian publik. Cendikiawan Nahdlatul Ulama (NU), Guntur Romli bahkan ikut bersuara menanggapi hal tersebut. Namun, setelah menuai banyak kritik anjuran tersebut pun ditarik.
Menurut Guntur Romli, sikap PKS yang menerbitkan lalu kemudian mencabut anjuran poligami seolah PKS berlindung di balik syariah. Ia juga menyebut jika syariah dipolitisasi akan kecipratan buruk.
Guntur mengungkapkan, anjuran PKS itu belum lama diterbitkan namun tak sampai sehari anjuran tersebut malah dicabut.
“Saat menerbitkan anjuran poligami, PKS berlindung di balik syariah, enggak sampe sehari, mereka mencabutnya,” ujar Guntur Romli.
Hal itu disampaikan Guntur Romli lewat cuitannya di media sosial Twitter, seperti dilihat pada Jumat 1 Oktober 2021.
Maka dari itu, ia mengaku tak heran apabila banyak pihak yang lantas mempertanyakan soal anjuran poligami dari PKS yang membawa dalih syariah tersebut.
“Banyak yang bertanya-tanya: Kok syariah umurnya cuma sehari? Kok syariah bisa dicabut?,” tuturnya.
Lebih lanjut, tokoh muda NU ini juga menilai sikap PKS soal anjuran poligami itu mencerminkan bahwa partai tersebut telah mempolitisasi syariah hingga akhirnya citra mereka buruk di mata publik.
“Begitulah nasib syariah kalau dipolitisasi. Malah kecipratan citra buruk,” kata Guntur Romli.
Baca Juga: Fraksi PKS Minta Pemkab Jember Beri Perhatian Serius Pernikahan Dini
Diwartakan sebelumnya, PKS telah meminta maaf kepada publik lantaran membuat gaduh masyarakat usai memberi anjuran kepada kadernya yang sudah mampu untuk poligami atau beristri lebih dari satu.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Syariah PKS, Surahman Hidayat. Ia mengatakan, pihaknya sadar telah membuat gaduh dengan Tazkirah No.12 Tentang Solidaritas Terdampak Pandemi di mana salah satu poinnya yakni anjuran poligami bagi anggota PKS laki-laki yang telah mampu dan siap beristri lebih dari satu.
“Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia,” ucap Surahman.
Selain itu, kata Surahman, PKS juga telah mencabut anjuran poligami tersebut setelah mendapat berbagai masukan dari masyarakat.
“Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Tragedi Kripto dan Kanker, Membedah Motif Pembunuhan Sadis Anak Politisi PKS
-
PDIP Kecam Teror terhadap Pegiat Medsos dan Aktivis, Guntur Romli: Tindakan Pengecut!
-
PDIP Tegas Tolak Usulan Pilkada Lewat DPRD: Sikap Kami Tak Berubah Sejak 2014
-
Pilih Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo, PKS Belum Tentukan Sikap Soal Pilkada via DPRD
-
Sikapi Pembunuhan Anak Kadernya di Cilegon, DPP PKS Desak Polisi Usut Tuntas dan Transparan
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
5 HP Infinix RAM 8 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik Mulai 1 Jutaan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
Terkini
-
Ratusan Warga Serang Tolak Jadi 'Tempat Sampah' Kota Tangsel
-
Tim Forensik Ungkap Penyebab Kematian Anak Politikus PKS: Ada Dua Luka Tusuk Fatal
-
Kalah Judi Kripto hingga Terlilit Utang Ratusan Juta, Alasan HA Tega Bunuh Anak Politikus PKS
-
Motif Pelaku Tega Habisi Nyawa Bocah 9 Tahun di Cilegon: Berawal dari Bel Rumah yang Tak Terjawab
-
Polisi Beberkan Kaitan Pencurian di Rumah Eks DPRD dengan Kematian Anak Politikus PKS