SuaraBanten.id - PKS anjurkan poligami belakangan menjadi perhatian publik. Cendikiawan Nahdlatul Ulama (NU), Guntur Romli bahkan ikut bersuara menanggapi hal tersebut. Namun, setelah menuai banyak kritik anjuran tersebut pun ditarik.
Menurut Guntur Romli, sikap PKS yang menerbitkan lalu kemudian mencabut anjuran poligami seolah PKS berlindung di balik syariah. Ia juga menyebut jika syariah dipolitisasi akan kecipratan buruk.
Guntur mengungkapkan, anjuran PKS itu belum lama diterbitkan namun tak sampai sehari anjuran tersebut malah dicabut.
“Saat menerbitkan anjuran poligami, PKS berlindung di balik syariah, enggak sampe sehari, mereka mencabutnya,” ujar Guntur Romli.
Hal itu disampaikan Guntur Romli lewat cuitannya di media sosial Twitter, seperti dilihat pada Jumat 1 Oktober 2021.
Maka dari itu, ia mengaku tak heran apabila banyak pihak yang lantas mempertanyakan soal anjuran poligami dari PKS yang membawa dalih syariah tersebut.
“Banyak yang bertanya-tanya: Kok syariah umurnya cuma sehari? Kok syariah bisa dicabut?,” tuturnya.
Lebih lanjut, tokoh muda NU ini juga menilai sikap PKS soal anjuran poligami itu mencerminkan bahwa partai tersebut telah mempolitisasi syariah hingga akhirnya citra mereka buruk di mata publik.
“Begitulah nasib syariah kalau dipolitisasi. Malah kecipratan citra buruk,” kata Guntur Romli.
Baca Juga: Fraksi PKS Minta Pemkab Jember Beri Perhatian Serius Pernikahan Dini
Diwartakan sebelumnya, PKS telah meminta maaf kepada publik lantaran membuat gaduh masyarakat usai memberi anjuran kepada kadernya yang sudah mampu untuk poligami atau beristri lebih dari satu.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Syariah PKS, Surahman Hidayat. Ia mengatakan, pihaknya sadar telah membuat gaduh dengan Tazkirah No.12 Tentang Solidaritas Terdampak Pandemi di mana salah satu poinnya yakni anjuran poligami bagi anggota PKS laki-laki yang telah mampu dan siap beristri lebih dari satu.
“Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia,” ucap Surahman.
Selain itu, kata Surahman, PKS juga telah mencabut anjuran poligami tersebut setelah mendapat berbagai masukan dari masyarakat.
“Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Presiden PKS: Nggak Bisa Elite Koalisi Permanen Sendiri, Harus Sama Rakyat
-
PKS Tegaskan Sikap Soal Dukungan Prabowo 2029: Ini Bukan Soal Cepat-cepatan!
-
Wacana Prabowo Dua Periode Menguat, Begini Respons PKS Soal Pilpres 2029
-
Siasat Jokowi Mati-matian untuk PSI, Ambisi Tiga Periode atau Sekoci Politik Keluarga?
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp20 Ribu dan Rp10 Ribu di Tangerang
- Apakah Ada Penukaran Uang Baru BI Pintar Periode 3? Ini Pengumuman Pastinya
- 3 Cara Melihat Data Kepemilikan Saham di Atas 1 Persen: Resmi KSE dan BEI
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Palembang
- 6 Sepatu Lari Lokal Berkualitas Selevel HOKA Ori, Cocok untuk Trail Run
Pilihan
-
WHO: 13 Rumah Sakit di Iran Hancur Dibom Israel dan Amerika Serikat
-
Bahlil Lahadalia: Bagi Golkar, Lailatul Qadar Itu Kalau Kursi Tambah
-
Gedung DPR Dikepung Massa, Tuntut Pembatalan Kerja Sama RI-AS dan Tolak BoP
-
Tak Terbukti Lakukan Tindak Pidana, Delpedro Dkk Divonis Bebas!
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
Terkini
-
Pasutri di Banten Ditangkap! Jual Remaja Lewat MiChat dengan Modus Janji Kerja Restoran
-
Prabowo Larang Keras ASN Cilegon Mudik Pakai Mobil Dinas: Itu Aset Negara, Bukan Milik Keluarga
-
Kejari Telusuri Dugaan Korupsi Pengadaan Mamin Reses di DPRD Cilegon
-
Mudik 2026: Pelabuhan Ciwandan Siap Tampung 5.000 Motor, Lengkap dengan Area UMKM
-
Pamflet Orang Hilang Bergambar Bupati Lebak Beredar, Aliansi Mahasiswa Ungkap Alasannya