SuaraBanten.id - PKS anjurkan poligami belakangan menjadi perhatian publik. Cendikiawan Nahdlatul Ulama (NU), Guntur Romli bahkan ikut bersuara menanggapi hal tersebut. Namun, setelah menuai banyak kritik anjuran tersebut pun ditarik.
Menurut Guntur Romli, sikap PKS yang menerbitkan lalu kemudian mencabut anjuran poligami seolah PKS berlindung di balik syariah. Ia juga menyebut jika syariah dipolitisasi akan kecipratan buruk.
Guntur mengungkapkan, anjuran PKS itu belum lama diterbitkan namun tak sampai sehari anjuran tersebut malah dicabut.
“Saat menerbitkan anjuran poligami, PKS berlindung di balik syariah, enggak sampe sehari, mereka mencabutnya,” ujar Guntur Romli.
Hal itu disampaikan Guntur Romli lewat cuitannya di media sosial Twitter, seperti dilihat pada Jumat 1 Oktober 2021.
Maka dari itu, ia mengaku tak heran apabila banyak pihak yang lantas mempertanyakan soal anjuran poligami dari PKS yang membawa dalih syariah tersebut.
“Banyak yang bertanya-tanya: Kok syariah umurnya cuma sehari? Kok syariah bisa dicabut?,” tuturnya.
Lebih lanjut, tokoh muda NU ini juga menilai sikap PKS soal anjuran poligami itu mencerminkan bahwa partai tersebut telah mempolitisasi syariah hingga akhirnya citra mereka buruk di mata publik.
“Begitulah nasib syariah kalau dipolitisasi. Malah kecipratan citra buruk,” kata Guntur Romli.
Baca Juga: Fraksi PKS Minta Pemkab Jember Beri Perhatian Serius Pernikahan Dini
Diwartakan sebelumnya, PKS telah meminta maaf kepada publik lantaran membuat gaduh masyarakat usai memberi anjuran kepada kadernya yang sudah mampu untuk poligami atau beristri lebih dari satu.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Syariah PKS, Surahman Hidayat. Ia mengatakan, pihaknya sadar telah membuat gaduh dengan Tazkirah No.12 Tentang Solidaritas Terdampak Pandemi di mana salah satu poinnya yakni anjuran poligami bagi anggota PKS laki-laki yang telah mampu dan siap beristri lebih dari satu.
“Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia,” ucap Surahman.
Selain itu, kata Surahman, PKS juga telah mencabut anjuran poligami tersebut setelah mendapat berbagai masukan dari masyarakat.
“Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut,” ujarnya.
Berita Terkait
-
MA Batalkan Penyetaraan Pendidikan Gibran, PKS Desak DPR Ambil Sikap Konstitusional
-
DPRD Desak DKI Kebut Mitigasi Banjir Sebelum Hujan
-
Bahas Opsi Pemakzulan Gibran, Denny Indrayana Jalin Komunikasi Dengan Petinggi PDIP
-
Tak Mau Kabinet Prabowo Terganggu, PKS Desak Kejelasan Isu Ijazah Gibran
-
Hasto Akui Sudah Bertemu PKS Bahas Ijazah Gibran, Singgung Pemimpin Hasil Intervensi Orang Tua
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- Djarum Digeledah KPK, Publik Ramai Kaitkan dengan Isu Haji Isam dan DBS
- 5 Sunscreen untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- Cara Cek KTP Kita Terdaftar di Pinjol Apa Saja?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Modus Jual Sembako Tak Setor Hasil, Kejati Banten Tahan Tersangka Korupsi PT ABM Rp6,8 M
-
Kampung Somang yang Tenggelam di Bendungan Karian Kembali Muncul, Ini Penjelasan Pengelola
-
Pimpin PUTRI Banten, Nana Sunjana Target Pariwisata Dongkrak Ekonomi Masyarakat
-
Tak Nyangka Diberi Rumah dan Mobil, Atlet Difabel Handayani: Ini Motivasi Buat Terus Berprestasi
-
Dari Serang, Jakarta hingga Sukabumi: Kronologi Polresta Serang Kota Gagalkan Peredaran 8,8 Kg Sabu