SuaraBanten.id - PKS anjurkan poligami belakangan menjadi perhatian publik. Cendikiawan Nahdlatul Ulama (NU), Guntur Romli bahkan ikut bersuara menanggapi hal tersebut. Namun, setelah menuai banyak kritik anjuran tersebut pun ditarik.
Menurut Guntur Romli, sikap PKS yang menerbitkan lalu kemudian mencabut anjuran poligami seolah PKS berlindung di balik syariah. Ia juga menyebut jika syariah dipolitisasi akan kecipratan buruk.
Guntur mengungkapkan, anjuran PKS itu belum lama diterbitkan namun tak sampai sehari anjuran tersebut malah dicabut.
“Saat menerbitkan anjuran poligami, PKS berlindung di balik syariah, enggak sampe sehari, mereka mencabutnya,” ujar Guntur Romli.
Hal itu disampaikan Guntur Romli lewat cuitannya di media sosial Twitter, seperti dilihat pada Jumat 1 Oktober 2021.
Maka dari itu, ia mengaku tak heran apabila banyak pihak yang lantas mempertanyakan soal anjuran poligami dari PKS yang membawa dalih syariah tersebut.
“Banyak yang bertanya-tanya: Kok syariah umurnya cuma sehari? Kok syariah bisa dicabut?,” tuturnya.
Lebih lanjut, tokoh muda NU ini juga menilai sikap PKS soal anjuran poligami itu mencerminkan bahwa partai tersebut telah mempolitisasi syariah hingga akhirnya citra mereka buruk di mata publik.
“Begitulah nasib syariah kalau dipolitisasi. Malah kecipratan citra buruk,” kata Guntur Romli.
Baca Juga: Fraksi PKS Minta Pemkab Jember Beri Perhatian Serius Pernikahan Dini
Diwartakan sebelumnya, PKS telah meminta maaf kepada publik lantaran membuat gaduh masyarakat usai memberi anjuran kepada kadernya yang sudah mampu untuk poligami atau beristri lebih dari satu.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Syariah PKS, Surahman Hidayat. Ia mengatakan, pihaknya sadar telah membuat gaduh dengan Tazkirah No.12 Tentang Solidaritas Terdampak Pandemi di mana salah satu poinnya yakni anjuran poligami bagi anggota PKS laki-laki yang telah mampu dan siap beristri lebih dari satu.
“Kami memohon maaf jika anjuran ini membuat gaduh publik dan melukai hati sebagian hati masyarakat Indonesia,” ucap Surahman.
Selain itu, kata Surahman, PKS juga telah mencabut anjuran poligami tersebut setelah mendapat berbagai masukan dari masyarakat.
“Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut,” ujarnya.
Berita Terkait
-
Usul Batasan Jabatan Ketum: PDIP Ingatkan KPK Fokus Berantas Korupsi, Bukan Politik
-
PDIP Tolak Usulan KPK Batasi Masa Jabatan Ketum Parpol: Dinilai Lampaui Kewenangan
-
PKS Mendadak Copot Khoirudin dari Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta, Ada Apa?
-
Bongkar Nasib Khoirudin Usai Tak Jabat Ketua DPRD DKI, PKS: Dapat Amanah Lebih Besar di DPP
-
Tunjuk Suhud Alynudin, Fraksi PKS Jelaskan Alasan Pergantian Kursi Ketua DPRD DKI Jakarta
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
- Syifa Hadju Anak Siapa? Ayah Kandung Dikabarkan Siap Jadi Wali Nikah
Pilihan
-
Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur: KRL vs Argo Bromo Anggrek, Jeritan Penumpang Pecah!
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
-
Profil Mohammad Jumhur Hidayat, Aktivis Buruh yang Kini Jadi Menteri Lingkungan Hidup
-
Prabowo Kocok Ulang Kabinet: Jumhur Hidayat Dilantik Jadi Menteri LH hingga Dudung Jabat Kepala KSP
Terkini
-
5 Rekomendasi Wisata Alam Pandeglang 2026 Wajib Kamu Kunjungi, Surga Tersembunyi di Ujung Jawa
-
Waspada! 24 Warga Badui Digigit Ular Mematikan Sejak Awal Tahun
-
Pemilik Kendaraan Listrik di Banten Merapat! Simak 4 Poin Penting Kebijakan Bebas Pajak
-
Datangi Gubernur, Ribuan Warga Badui Desak Kelestarian Hutan Lindung Banten Tetap Terjaga
-
Warga Banten Pemilik Mobil Listrik Bebas Pajak, Ini Penjelasan Wagub Dimyati