AHY Tuduh Lingkaran Jokowi 'Kudeta' Demokrat Bisa Perang Jika Tak Terbukti

SuaraBanten.id - Mantan politisi Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebutkan tuduhan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut ada beberapa tokoh yang ingin mengambil alih Partai Demokrat, sangat berbahaya. Jika tuduhan itu tidak terbukti, Demokrat akan 'perang' dengan lingkaran Presiden Jokowi.

Sebab AHY menyebut tokoh tersebut melibatkan orang-orang terdekat di lingkaran sekitar Presiden Joko Widodo.

Ferdinand melalui cuitan Twitter pribadinya @FerdinandHaean3 menyebut, tuduhan AHY kepada lingkaran Jokowi sangat berani.

"Tuduhan yang sangat berani menyebut lingkaran Jokowi," ujar Ferdinand, dikutip Suara.com.

Dirinya menyebut hal ini sama saja Partai Demokrat seperti menabuh genderang perang kepada Jokowi beserta lingkarannya.

"Kalau ini tak bisa dibuktikan, maka sama saja Demokrat menabuh genderang perang kepada Jokowi dan lingkarannya," lanjutnya.

Sementara itu, Ferdinand mengaku tidak percaya apabila orang yang berada di lingkaran Jokowi ingin mengkudeta Partai Demokrat.

"Mengambil alih sebuah partai yang sudah sah kepengurusannya tidaklah mudah dan saya tak percaya lingkaran Jokowi terlibat hal begini," pungkasnya.

Surati Jokowi

Baca Juga: AHY Disebut Halu, Nasdem: Bilang Saja Kalau Mau Masuk Koalisi

AHY mengungkapkan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

"Kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo," tutur AHY dalan keterangannya usai rapat pimpinan, Senin (1/2/2021).

Tak hanya itu, AHY pun mengaku telah mengirimkan surat resmi kepada Jokowi.

Surat yang dikirimkan tersebut bertujuan untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari Jokowi terkait kebenaran informasi keterlibatan gerakan di lingkaran kekuasaan.