Ingin Jadi Kabupaten Sendiri, Cilangkahan Kebelet Pisah dari Lebak Banten

SuaraBanten.id - Pemerintah pusat sedang melakukan moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah. Artinya, setiap daerah yang mengajukan pemekaran harus disetop sementara.

Namun tokoh masyarakat Banten selatan KH Ahmad Taufik mendorong agar moratorium terkait pemekaran daerah tersebut segera dicabut. Dengan begitu, Cilangkahan bisa segera menjadi kabupaten sendiri, lepas dari Lebak Banten.

"Kami berharap Pemerintahan Joko Widodo-KH Amin Ma'ruf mencabut moratorium pemekaran daerah" kata KH Ahmad Taufik yang juga Sekretaris Pembentukan Kabupaten Cilangkahan di Lebak, dikutip dari Antara, Minggu (18/10/2020).

Dukungan pembentukan Kabupaten Cilangkahan lepas dari Kabupaten Lebak sudah diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat mulai akademisi hingga politisi.

Baca Juga: 8 Bulan Corona Jadi Pandemi, Lebak Baru Punya Tempat Karantina Pasien COVID

Namun, pemerintah hingga kini masih memberlakukan moratorium untuk daerah otonomi daerah (DOB) di seluruh Indonesia.

Selama ini, pembentukan DOB sudah menjadikan kebutuhan masyarakat Banten selatan untuk mewujudkan kesejahteraan, kemudahan pelayanan pemerintah, kemandirian dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

"Kami minta moratorium pemekaran daerah itu dicabut sehingga terbentuk Kabupaten Cilangkahan," kata mantan anggota DPRD Lebak.

Ia mengatakan, secara administrasi dan jumlah penduduk wilayah Banten selatan meliputi 10 kecamatan antara lain Cijaku, Malingping, Banjarsari, Wanasalam, Cihara, Panggarangan, Bayah, Cilograng, Cigemblong dan Cibeber sangat layak menjadi kabupaten.

Potensi sumber daya alam (SDA) yang ada melimpah di sektor perikanan, perkebunan, pertanian, pertambangan dan pariwisata dipastikan memberikan kontribusi besar terhadap sumber pendapatan asli daerah (PAD), sehingga tidak membebani keuangan pemerintah pusat.

Baca Juga: Satu Suara Dengan Warga, Pemkab Lebak Tolak Proyek Bendungan Pasir Kopo

Disamping itu juga ditunjang sumber daya manusia (SDM) yang baik dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan.