SuaraBanten.id - Pemerintah pusat sedang melakukan moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah. Artinya, setiap daerah yang mengajukan pemekaran harus disetop sementara.
Namun tokoh masyarakat Banten selatan KH Ahmad Taufik mendorong agar moratorium terkait pemekaran daerah tersebut segera dicabut. Dengan begitu, Cilangkahan bisa segera menjadi kabupaten sendiri, lepas dari Lebak Banten.
"Kami berharap Pemerintahan Joko Widodo-KH Amin Ma'ruf mencabut moratorium pemekaran daerah" kata KH Ahmad Taufik yang juga Sekretaris Pembentukan Kabupaten Cilangkahan di Lebak, dikutip dari Antara, Minggu (18/10/2020).
Dukungan pembentukan Kabupaten Cilangkahan lepas dari Kabupaten Lebak sudah diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat mulai akademisi hingga politisi.
Namun, pemerintah hingga kini masih memberlakukan moratorium untuk daerah otonomi daerah (DOB) di seluruh Indonesia.
Selama ini, pembentukan DOB sudah menjadikan kebutuhan masyarakat Banten selatan untuk mewujudkan kesejahteraan, kemudahan pelayanan pemerintah, kemandirian dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.
"Kami minta moratorium pemekaran daerah itu dicabut sehingga terbentuk Kabupaten Cilangkahan," kata mantan anggota DPRD Lebak.
Ia mengatakan, secara administrasi dan jumlah penduduk wilayah Banten selatan meliputi 10 kecamatan antara lain Cijaku, Malingping, Banjarsari, Wanasalam, Cihara, Panggarangan, Bayah, Cilograng, Cigemblong dan Cibeber sangat layak menjadi kabupaten.
Potensi sumber daya alam (SDA) yang ada melimpah di sektor perikanan, perkebunan, pertanian, pertambangan dan pariwisata dipastikan memberikan kontribusi besar terhadap sumber pendapatan asli daerah (PAD), sehingga tidak membebani keuangan pemerintah pusat.
Baca Juga: 8 Bulan Corona Jadi Pandemi, Lebak Baru Punya Tempat Karantina Pasien COVID
Disamping itu juga ditunjang sumber daya manusia (SDM) yang baik dalam pelaksanaan pelayanan pemerintahan.
Pembentukan Kabupaten Cilangkahan sangat mendesak untuk mengendalikan kesenjangan sosial juga bisa mensejajarkan dengan daerah lain yang lebih maju di bagian utara Provinsi Banten, seperti Kabupaten/Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
"Saya kira pembentukan kabupaten itu hanya tinggal keberanian pemerintah Jokowi-Ma'ruf saja dan tidak perlu berlangsung lama," kata Sekretaris Umum Pembentukan Kabupaten Cilangkahan.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mengatakan pihaknya mendorong pemerintah pusat segera mencabut moratorium pemekaran daerah di Indonesia, sebab di Provinsi Banten ada tiga wilayah pemekaran antara lain Kabupaten Cilangkahan, Cibaliung dan Caringin.
"Kami tentu mendukung daerah pemekaran itu lepas dari kabupaten induknya untuk mempercepat laju pertumbuhan, pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan mendekatkan pelayanan publik," katanya menjelaskan.
Sementara itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan pihaknya sangat mendukung Kabupaten Cilangkahan terbentuk setelah moratorium pemekaran daerah diberlakukan sejak 2014.
Berita Terkait
-
8 Bulan Corona Jadi Pandemi, Lebak Baru Punya Tempat Karantina Pasien COVID
-
Satu Suara Dengan Warga, Pemkab Lebak Tolak Proyek Bendungan Pasir Kopo
-
G30S/PKI Dalam Politik Islam, Camat Cikulur: Isu PKI Jangan Memecah Belah
-
Lebak Terapkan PSBB Awal Oktober
-
Tak Sadar Berenang ke Tengah Laut, Warga Jakarta Hilang di Pantai Ciantir
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Wakil Kepala BGN Sentil Pedas Mitra MBG: Semangka Setipis Tisu
-
Awas Gelombang Tinggi 2,5 Meter! Polda Banten Minta Nelayan dan Warga Pesisir Puasa Melaut Dulu
-
Pejabat Serang Dilarang Cuti dan 'Minggat' Selama Nataru, Rupanya Ini Alasan Keras Bupati
-
Rahasia Suku Badui Jaga Hutan Lindung 3.100 Hektare Agar Banten Tak Diterjang Bencana
-
Siapkan Ruang Khusus Disabilitas, Layanan Perbankan BRI Cilegon Lebih Personal dan Bermartabat