Protes UU Cipta Kerja Kota Serang Memanas, Mahasiswa Bentrok Dengan Polisi

SuaraBanten.id - Aksi mahasiswa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Kota Serang berakhir ricuh. Petugas keamanan yangs ebelumnya sempat meminta massa membubarkan diri terlibat bentrok dengan mahasiswa pada Selasa (6/10/2020) malam sekitar pukul 19.00 WIB.

Massa aksi yang didominasi mahasiswa sebelumnya sempat melemparkan petasan ke petugas berhasil dipukul mundur dengan menggunakan kendaraan water canon dan tembakan gas air mata. 

Hingga akhirnya, bentrokan tak terhindarkan antara kelompok massa aksi dari mahasiswa dan petugas kepolisian.

Setelah beberapa kali terjadi bentrok, mahasiswa membubarkan diri dengan masuk ke dalam kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten.

Baca Juga: Dampak Aksi Mogok Kerja Buruh, Dua Perusahaan Besar di Banten Lumpuh

Pantauan Bantennews (jaringan Suara.com) di lokasi kejadian, kondisi Jalan Jenderal Sudirman hingga kini masih ditutup sementara karena adanya ketegangan antara mahasiswa dan pihak kepolisian.

Massa aksi yang mengatasnamakan diri Aliansi Geger Banten menuntut kepada pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

“Segera Terbitkan Perpu Omnibus Law Ciptaker. Bangun industrialisasi nasional, wujudukan reforma agraria sejati, hentikan segala bentuk kriminalisasi dan tindakan represifitas terhadap aktivis rakyat yang dilakukan oleh aparatur negara,” ujar orator.

Mahasiswa juga menolak skema kampus merdeka. Mendorong untuk mewujudkan pendidikan ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada masyarakat.

“Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan RUU Masyarakat Adat. Sahkan RUU PKS dan Wujudkan Kampus Ramah Perempuan. Pemerintah Fokus Dalam Menangani Virus Covid-19 yang ada di Indonesia,” teriak salah seorang pentolan massa.

Baca Juga: Ramai Massa Aksi Buruh, Masyarakat Kota Serang Diminta Hindari Jalur Ini

Informasi sebelumnya disampaikan, pada tahun 2020, DPR mewacanakan empat undang-undang sapu jagat untuk mendorong investasi di Indonesia, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan untuk Penguatan Ekonomi, RUU Kefarmasian, dan RUU Ibu Kota Negara.

RUU Cipta Lapangan Kerja disebut akan memangkas dan menyederhanakan aturan dari 1244 pasal dari 79 UU terkait investasi. Pembahasan RUU ini terkesan ditutup-tutupi dan menuai kontroversi di tengah masyarakat.