Target Perekaman KTP-El Pemilih Pemula Cilegon Selesai Akhir September

SuaraBanten.id - Ada sekira 998 warga yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik (KTP El), demikian sebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Cilegon.

Warga yang dimaksud adalah penduduk yang baru memasuki usia 17 tahun, yang akan menjadi calon pemilih pemula pada Pilkada tahun ini.

“Sisanya itu kemungkinan akan terus berkurang karena pelayanan kita continue setiap hari. Jumlah itu saja saat kita cut off Agustus, sekarang mungkin sudah berkurang lagi,” ujar Kepala Disdukcapil Cilegon, Hayati Nufus, Jumat (18/9/2020).

Ia menambahkan, pihaknya optimistis jumlah calon pemilih pemula yang belum perekaman tersebut akan terus berkurang karena pelayanan reguler terus dilakukan pemerintah daerah di delapan Kecamatan.

Baca Juga: Mendagri Tito Ingatkan Kontestan Pilkada Tak Kumpulkan Massa Lagi

Layanan tersebut terus ada setiap hari kerja hingga dengan sistem dalam jaringan (daring).

“Kalau dirata-rata, sekitar 100 perekaman setiap bulannya di setiap kecamatan. Jadi dengan jumlah yang tersisa, target kita September ini sudah selesai, nol. Nah kondisi Covid-19 ini juga menjadi kendala, karena kita biasanya melakukan perekaman itu ke sekolah-sekolah SMA dan SMK, sasarannya langsung. Karena sekolah tutup, maka kita kejar di Kecamatan,” ujarnya, melansir Bantennews (jaringan Suara.com).

Berdasarkan laporan dari Disdukcapil, penduduk Kota Cilegon saat ini berjumlah 427.266 jiwa. Untuk jumlah perekaman KTP El sebanyak 305.467.

Sedangkan yang sudah melakukan perekaman sejauh ini berjumlah 304.469 jiwa atau tersisa sekira 0,33 persen yang belum melakukan perekaman.

Walikota Cilegon, Edi Ariadi usai zoom meeting Disdukcapil turut mengapresiasi tingginya tingkat kepatuhan masyarakat akan sejumlah dokumen kependudukan yang rata-rata di atas 90 persen.

Baca Juga: Sudah Main Pingpong, Machfud Yakin Bebas Covid dan Boleh Ikut Tes Kesehatan

“Memang tadi ada keluhan soal pelayanan daring karena persyaratan-persyaratannya kan harus dikirim, nah warga keberatan juga karena ada ongkos kirimnya. Masalahnya masyarakat kita kan pengennya gratis saja. Ya kalau APBD ada, kenapa ngga kita bantu, cuma ngga sekarang,” ujar dia.