Pebriansyah Ariefana
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:19 WIB
Sejumlah warga Baduy Dalam menggunakan masker berjalan menuju kota Rangkasbitung di Kecamatan Cimarga, Lebak, Banten, Sabtu (30/5). [ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas]

Pria yang kerap berdiskusi dengan tetua adat Baduy Dalam maupun Baduy Luar itu menuturkan bahwa tema soal ketahanan suku Baduy terhadap nilai-nilai adat dan tidak bersedia menyentuh atmosphere modernisasi merupakan tema yang paling sering menjadi bahan diskusi.

“Saya waktu itu ngobrol dengan Jaro Tangtu Cikeusik (Jaro Alim) dan ada Puun Cikeusik juga.
Saya ditemani Jaro Saidi,” jelasnya.

Puncaknya, pada tanggal 16 April lalu, ketika gencar isu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat wabah Covid-19 masyarakat Baduy menikmati betul suasana itu di mana orang luar tidak bisa masuk ke Baduy.

“Pada tanggal 16 April itulah, Jaro Alim memberi amanah kepada saya, barangkali saya bisa membantu mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Saat itu kami sepakat, sebaiknya Baduy dihapus dari peta wisata nasional. Jadi, mandat itu saya dapat secara lisan, disaksikan Puun Cikeusik dan Jaro Saidi. Kultur mereka kan emang lisan,” ujarnya.

Berlanjut pada pembicaraan agar Heru Nugroho diminta berkolaborasi dengan Jaro Saidi untuk mencari solusi untuk berbuat sesuatu bagi masyarakat Baduy.

“Setelah tanggal 16 April itu, saya ke sana sekali lagi dan kita diskusi yang akhirnya sepakat membuat surat untuk Presiden,” katanya.

Load More