Terjadi Lagi, Tenaga Medis RSUD Banten yang akan Indekos Alami Penolakan

SuaraBanten.id - Kisah penolakan warga terhadap tenaga medis dan dokter yang bekerja di rumah sakit menangani kasus Virus Corona kembali terdengar. Kali ini dialami oleh tenaga medis dan dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten yang telah dijadikan sebagai rumah sakit rujukan Virus Corona atau Covid-19.

Seorang tenaga medis mengaku kesulitan mencari tempat indekos sendiri. Sebab Pemprov Banten, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Banten tidak menyediakan tempat khusus tenaga medis.

“Saya dan kawan-kawan tidak dapat kosan. Alasan pemilik kosan khawatir ada penularan, setelah tahu kami bekerja menangani pasien Covid-19,” kata salah satu tenaga medis yang enggan disebut namanya kepada BantenNews.co.id-jaringan Suara.com pada Kamis (26/3/2020).

Putus asa karena tidak dapat kamar kos, akhirnya ia terpaksa pulang ke rumah dan tinggal bersama suami serta kedua anaknya.

“Jujur saya takut menulari keluarga karena harus bolak-balik dengan kendaraan (motor) sendiri dari rumah sakit ke rumah bersama keluarga. Apa boleh buat karena tidak ada tempat khusus buat kami,” kata dia.

Selain tak mendapat sewa kamar, ibu dua anak itu mengaku pernah berpikir untuk menggunakan kendaraan angkutan daring, namun hal itu urung dilakukannya.

“Nggak ada angkutan antar jemput juga buat kami. Terpaksa saya harus pakai motor yang biasa digunakan anak untuk sekolah,” katanya.

Tak hanya itu, fasilitas yang sebelumnya dijanjikan bakal diterima petugas medis juga tak pernah ada. Pola kerja yang sesuai standar keamanan pasien infeksius seperti 14 hari kerja, 14 hari karantina dan 14 di rumah hanya tinggal wacana.

“Saya lima hari kerja, bolak-balik rumah, begitu seterusnya,” katanya.

Baca Juga: Anies Fasilitasi Tenaga Medis Corona, Tidur di Hotel BUMD Plus Makan Gratis

Selain itu dia mengemukakan, banyak petugas kebersihan di RSUD Banten mengundurkan diri sejak rumah sakit tersebut menjadi rujukan khusus pasien Corona.

“Sebelum efektif jadi RS Covid-19, ada sekitar 40 orang mundur kerja. Mereka semuanya tenaga outsourcing. Akibatnya kami yang harus membuang sendiri sampah medis. Dengan APD (alat pelindung diri), bayangkan harus berjalan sampai ke IPAL,” kata dia.

Pun beban kerjanya bersama teman-teman tenaga medis semakin berat. Karena di tengah pembagian empat shift, shift tiga yang bekerja dari pukul 17.00 hingga 01.00 dini hari tak mendapat makan.

“Alasannya dari Dinkes tidak ada orang yang mengantar karena malam,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada Pemprov Banten agar serius dalam menerapkan standar keamanan penanganan penyakit infeksius.

“Kami tidak meminta fasilitas nyaman, tapi kami minta penuhi saja standar keamanan supaya penularan tidak semakin luas. Yang akan menjadi korban kan masyarakat Banten juga, khususnya di Kota Serang,” kata dia.